BMKG Imbau PLTA Atur Air Antisipasi Lonjakan Listrik saat El Nino
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) meminta pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di seluruh Indonesia merencanakan penggunaan air secara terukur untuk menjaga keandalan pasokan listrik selama fenomena El Nino. Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, dalam konferensi pers di Jakarta pada 30 Juli 2026. Langkah ini dianggap penting mengingat potensi kenaikan konsumsi listrik pada cuaca panas bersamaan dengan penurunan cadangan air waduk.
Mengapa pengelolaan air menjadi kunci
BMKG menekankan bahwa informasi prakiraan curah hujan menjadi dasar dalam menyusun strategi pemanfaatan air di waduk. Selama El Nino, suhu udara cenderung meningkat sehingga masyarakat lebih banyak memakai pendingin ruangan. Akibatnya, beban puncak listrik berpotensi naik sementara pasokan dari PLTA bisa menurun jika debit waduk berkurang.
Oleh karena itu, pengelola PLTA perlu menyesuaikan pola pengoperasian turbin dan alokasi air agar pasokan listrik tetap stabil pada puncak musim kemarau.
Pesan langsung dari BMKG
"Informasi mengenai curah hujan sangat penting untuk menentukan rencana penggunaan air di PLTA-PLTA,"
Ardhasena menyampaikan kutipan tersebut saat menjelaskan fungsi data iklim dalam perencanaan operasi pembangkit. Ia menambahkan bahwa prakiraan iklim dipakai untuk menentukan langkah antisipasi atas lonjakan konsumsi energi.
Data terakhir dan prediksi El Nino
Direktorat Klimatologi BMKG melaporkan El Nino diperkirakan bertahan dan mencapai puncaknya pada Desember 2026 hingga Januari 2027. BMKG juga menilai ada kemungkinan El Nino berkembang melampaui kategori kuat, sehingga potensi dampak terhadap iklim Indonesia harus diwaspadai.
Berdasarkan pemantauan pada dasarian terakhir Juli 2026, BMKG mencatat 509 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 54,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau. Sementara wilayah yang masih mengalami musim hujan tersisa 77 ZOM.
- Musim kemarau mendominasi wilayah selatan khatulistiwa: Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Kalimantan Timur, mayoritas Sulawesi, Maluku, dan sebagian Papua.
- Beberapa daerah telah memasuki kategori hari tanpa hujan yang tinggi.
Imbauan ke pemangku kepentingan
BMKG mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PLN, dan para pengelola bendungan agar memanfaatkan pembaruan data iklim untuk mengatur pola operasi turbin. Keputusan berbasis data diharapkan meminimalkan risiko gangguan pasokan listrik saat permintaan melonjak.
"Manajemen alokasi air yang presisi dinilai menjadi kunci utama agar suplai listrik dari PLTA tetap stabil hingga melewati periode puncak kemarau,"
Dampak dan langkah ke depan
BMKG optimistis bahwa efisiensi penggunaan air sejak dini dapat menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional meski menghadapi tekanan cuaca panas akibat El Nino. Namun koordinasi lintas lembaga dan pengelolaan sumber daya air yang adaptif menjadi prasyarat penting.
Ke depan, pemantauan intensif dan pembaruan prakiraan curah hujan akan terus diperlukan untuk menyesuaikan kebijakan operasi PLTA hingga melewati puncak El Nino pada akhir 2026 hingga awal 2027.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemda Diminta Efisiensi Anggaran Sebelum Ajukan Top-up
Mendagri Tito Karnavian minta Pemda efisiensi anggaran dulu sebelum ajukan top-up; setiap usulan akan dibeda...
Prabowo Coba Nusantara Explorer Usai Resmikan Stasiun Semarang
Presiden Prabowo pertama kali menjajal Nusantara Explorer pada 30 Juli 2026 setelah meresmikan revitalisasi...
Kemen PPPA Perkuat Kolaborasi Lawan TPPO di Era Digital
Kemen PPPA minta penguatan kolaborasi antarlembaga dan pentahelix untuk mencegah TPPO di era digital, ujar D...
DPR Bahas Fiskal Daerah dan Tata Kelola P3K Saat Reses
DPR menggelar rapat kerja saat reses untuk membahas kondisi fiskal daerah dan tata kelola P3K, kata Wakil Ke...
Prabowo Akui Dilema Kereta Cepat dan Pelayanan Kota Kecil
Presiden Prabowo akui dilema pembangunan kereta cepat vs pelayanan kota kecil saat meresmikan revitalisasi S...
DPR: Revisi RUU Ketenagakerjaan Harus Seimbang Pekerja-Pengusaha
DPR minta revisi RUU Ketenagakerjaan memberi perlindungan sejak hari pertama kerja dan menyeimbangkan kepent...