Aceh Besar Minta Pusat Percepat Pemulihan Irigasi dan Pertanian

BANDA ACEH — Bupati Aceh Besar H Muharram Idris meminta pemerintah pusat mempercepat pemulihan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Besar pascabencana. Permintaan itu disampaikan saat FGD Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh 2026 di Banda Aceh, Jumat 7 Agustus 2026. Fokus utama adalah perbaikan jaringan irigasi dan pemulihan lahan persawahan yang terdampak.

Kerusakan irigasi dan kondisi lahan pertanian

Bupati Muharram menyatakan meski kerusakan bangunan relatif kecil, fasilitas pendukung pertanian banyak terdampak. Ia menyebut jaringan irigasi mengalami kerusakan yang mengancam kesinambungan produksi. Aceh Besar memiliki sekitar 22.000 hektare lahan pertanian produktif; sekitar 55% di antaranya bergantung pada jaringan irigasi, sedangkan 45% masih bergantung pada tadah hujan.

“Walaupun Aceh Besar bencananya tidak merusak bangunan, rumah masyarakat, akan tapi fasilitas irigasi rusak,”

Siaga kekeringan dan dampak luas

Pemkab Aceh Besar baru menetapkan status siaga kekeringan. Dampaknya terlihat pada lahan persawahan seluas lebih dari 2.000 hektare yang tersebar di 19 dari 23 kecamatan. Kerusakan sistem pengairan membuat daerah rentan gagal panen, terutama saat musim kering semakin berkepanjangan.

Upaya tanggap darurat pemerintah daerah

Untuk mengatasi gangguan pasokan air, Pemkab memanfaatkan bantuan mesin pompa dari Balai Wilayah Sungai Sumatera I. Langkah ini sifatnya sementara dan butuh dukungan perbaikan infrastruktur irigasi jangka panjang. Bupati mengingatkan bahwa gangguan pada saluran dan infrastruktur akan menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan.

Ancaman angin kencang dan kerusakan lain

Selain kekeringan, Aceh Besar juga menetapkan status siaga bencana angin kencang. Hingga 6 Agustus 2026 tercatat sekitar 20 kasus terkait pohon tumbang yang menutup jalan, merusak jaringan listrik, dan merobohkan atap rumah serta bangunan dayah. Kerusakan ini menambah beban rehabilitasi pascabencana.

Keluhan harga semen dan implikasi rekonstruksi

Bupati Muharram menyorot tingginya harga semen di Aceh, yang kini mencapai sekitar Rp120.000 per sak. Ia menilai harga tersebut memberatkan masyarakat dan memperlambat proses rekonstruksi. Menurutnya, semen diproduksi di Aceh sehingga distribusi dan kebijakan harga perlu dievaluasi oleh pemerintah pusat.

“Kita punya semen, produksinya di daerah kita, biaya transportasi juga lebih rendah, tetapi harganya justru lebih mahal dibandingkan Medan,”

Koordinasi antarinstansi sebagai kunci percepatan

FGD dipandu Kepala Posko Satgas Wilayah Aceh, Dr Safrizal ZA MSi, yang menekankan pentingnya koordinasi terpadu. Ia meminta pemerintah daerah dan instansi terkait bekerja bersama agar rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan cepat dan tepat sasaran.

“Koordinasi menjadi hal yang sangat penting dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana,”

Penanganan terintegrasi dan alokasi anggaran yang proporsional menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa dukungan pusat yang memadai, pemulihan infrastruktur irigasi dan ketahanan pangan di Aceh Besar berisiko tertunda dan menimbulkan kerugian lebih luas.