Wapres Pastikan Pembangunan Huntap Tapsel Dimulai September 2026

Wakil Presiden Gibran Rakabuming memastikan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Tapanuli Selatan akan dimulai pada September 2026. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke Huntara Desa Napa, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Jumat, 4 September 2026.

Kepastian waktu dan lokasi

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wapres menerima keluhan warga yang hingga kini masih menempati hunian sementara pascabencana akhir November 2025. Ia meminta percepatan pembangunan agar warga segera memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.

"Saya pastikan, pemerintah terus melaksanakan tanggung jawabnya dengan mempercepat pembangunan huntap,"

Kebutuhan hunian yang lebih dari sekadar bangunan

Gibran menekankan bahwa kebutuhan hunian tidak hanya soal fisik rumah. Pemerintah harus memastikan fasilitas dasar berfungsi sehingga penghuni bisa hidup layak dan aman.

"Rumah bukan hanya soal bangunan jadi kita harus memastikan warga tinggal dengan aman, fasilitas dasarnya berfungsi,"

Tindak lanjut keluhan warga

Wapres meminta pemerintah pusat dan daerah menindaklanjuti setiap kendala dan keluhan yang ditemukan selama kunjungan. Ia menekankan pentingnya respons cepat terhadap masalah yang dialami warga terdampak.

Dampak terhadap kehidupan warga

Salah seorang penghuni Huntara Desa Napa, Eti, menceritakan kehidupan keluarganya belum pulih sepenuhnya. Aktivitas ekonomi dan pekerjaan belum kembali seperti sebelum bencana, sehingga keluarga masih bergantung pada fasilitas sementara.

"Lebih enak di kampung. Kalau waktu di kampung siap mandi, siap nyuci semua, pergi ke ladang, ke sawah,"

Eti juga menyampaikan rasa syukur atas penyediaan hunian sementara oleh pemerintah, namun berharap pembangunan huntap segera direalisasikan.

"Kami bersyukur juga, sebab pemerintah udah bangun rumah, jadi harapanku, huntap cepat dibangun,"

Proyeksi dan langkah selanjutnya

Dengan pernyataan Wapres yang memastikan dimulainya pembangunan pada September 2026, fokus berikutnya adalah penyelesaian desain, ketersediaan lahan, dan pemenuhan fasilitas dasar. Pemerintah daerah diharapkan aktif memfasilitasi koordinasi teknis agar proses pembangunan berjalan lancar dan tepat sasaran.

Percepatan huntap menjadi langkah penting untuk memulihkan kondisi sosial-ekonomi warga terdampak dan mengurangi paparan risiko pada perumahan sementara yang belum memenuhi standar layak huni.