DPRD Sumut Minta Usut Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG
Medan — Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, menegaskan DPRD akan mengawal dan meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik jual beli titik dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan ini disampaikan saat Erni menerima aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) di Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (15/6).
Aksi mahasiswa dan sikap DPRD
Dalam pertemuan dengan perwakilan mahasiswa, Erni menyatakan seluruh tuntutan BEM USU, termasuk dugaan penyimpangan pelaksanaan MBG, akan diikuti hingga tingkat pusat. Ia menegaskan bahwa isu ini tidak bisa dianggap enteng karena menyentuh hak masyarakat penerima program.
"Kami akan mengawasi, mencari tahu, dan meminta pihak yang berwajib untuk segera mengusut persoalan ini, termasuk kepada Polda Sumatera Utara dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara,"
Rekomendasi formal dan surat resmi
Erni mengatakan DPRD Sumut akan menerbitkan rekomendasi resmi secara tertulis untuk mendorong tindak lanjut atas aspirasi mahasiswa. Rekomendasi ini akan disampaikan melalui surat sah dari DPRD Provinsi Sumatera Utara agar memiliki kekuatan administratif.
"Rekomendasi itu akan kami sampaikan melalui surat yang sah dari DPRD Provinsi Sumatera Utara,"
Percepatan proses administrasi
Meski setiap aspirasi memiliki mekanisme, DPRD berjanji mempercepat proses untuk tuntutan BEM USU. Tim humas DPRD akan segera menyiapkan dokumen aspirasi agar dapat ditandatangani oleh Ketua DPRD sebelum diteruskan ke pihak terkait, termasuk DPR RI.
Erni menjelaskan langkah pengiriman dokumen akan dilakukan bertahap: surat elektronik segera dikirim, disusul pengiriman surat asli. DPRD juga akan memberikan bukti pengiriman atau tanda terima kepada perwakilan mahasiswa sebagai bentuk akuntabilitas.
Dampak dan tindak lanjut
Dengan pernyataan itu, DPRD Sumut menunjukkan penggunaan fungsi pengawasan untuk memastikan proses pengusutan berjalan transparan. Langkah ini diharapkan mencegah kerusakan tujuan program MBG yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
Proses selanjutnya akan bergantung pada hasil investigasi aparat penegak hukum yang diminta DPRD, serta tindak lanjut administratif dari rekomendasi resmi yang dikeluarkan. Masyarakat dan penggiat anti-korupsi diperkirakan akan mengawasi perkembangan kasus ini ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Aceh Ajukan Isbat Wakaf Blang Padang setelah Persetujuan Presiden
Pemerintah Aceh akan mengajukan isbat wakaf Blang Padang ke Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah Presiden menyetu...
Titik Balik 40: Prof Armiadi Singgung 3 Jebakan Gaya Hidup Modern
Prof Armiadi menyerukan usia 40 sebagai titik balik: hindari hustle culture, candu digital, dan salah tafsir...
Sembilan Puteri Sumut Raih Gelar di Kompetisi Puteri Nasional 2026
Sembilan wakil Sumatera Utara meraih berbagai gelar di pemilihan puteri nasional 2026, dari budaya hingga bu...
Polda Sumut Tangkap 7 Pelaku Penembakan di Deliserdang
Polda Sumut menangkap tujuh pelaku penembakan di Deliserdang pada 21/11; penangkapan pengembangan dari kasus...
Setahun Pascabencana, Konsorsium Jangkau 357 Ribu Penerima Manfaat di Aceh
Konsorsium Kebaikan Indonesia sudah menjangkau 357.000 penerima manfaat; penanganan darurat berjalan bersama...
Pasangan Suami Istri Tewas Setelah Avanza Tabrak Pohon di Kotapinang
Minibus Avanza menabrak pohon jati di Jalinsum Mampang Kotapinang malam 20/11; pasangan suami istri tewas, j...