DPRD Sumut Janji Kawal 9 Tuntutan BEM USU hingga ke Pemerintah Pusat

Medan — Ketua DPRD Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, memastikan akan mengawal sembilan tuntutan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (BEM USU) dan meneruskannya ke pemerintah pusat maupun daerah sesuai kewenangan, Senin (15/6) di depan Gedung DPRD Sumut.

Penjemputan aspirasi dan komitmen DPRD

Erni menerima langsung aspirasi mahasiswa yang berunjuk rasa di Jalan Imam Bonjol, Medan. Ia menjelaskan sebagian tuntutan menyangkut kebijakan pusat, sementara lainnya menjadi ranah pemerintah daerah.

“Saya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara memastikan apa yang disampaikan oleh adik-adik semua. Dari sembilan tuntutan ini akan kita kawal, akan kita sampaikan ke pemerintah pusat,”

Fungsi pengawasan DPRD

Erni menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal. Tujuannya agar anggaran dan program pemerintah lebih berpihak kepada masyarakat.

“Di sini anggota DPRD dan Ketua DPRD ingin memastikan fungsi kami sebagai pengawasan untuk mengawal setiap anggaran yang digunakan dan mengawal setiap program-program yang dilakukan oleh pemerintah agar lebih berpihak kepada masyarakat,”

Permintaan maaf dan apresiasi terhadap mahasiswa

Ketua DPRD juga meminta maaf karena datang terlambat menemui massa. Ia menyebut keterlambatan disebabkan kondisi kesehatan yang tidak dirinci. Meski demikian, Erni memberi apresiasi atas keberanian mahasiswa menyuarakan kepentingan publik.

“Terima kasih adik-adik telah dengan keberanian dan kepedulian kalian hari ini. Mudah-mudahan tetap menjadi bagian yang kritis terhadap pemerintah,”

Sembilan tuntutan BEM USU

Dalam aksinya, BEM USU menyerahkan daftar tuntutan yang komprehensif. Berikut poin-poin yang mereka minta:

1. Menuntut pemerintah menjaga harga BBM tetap stabil dan mengawasi distribusi BBM subsidi agar hanya diterima oleh kelompok yang berhak.
2. Menuntut efisiensi serta transparansi dalam pengalokasian APBN dan APBD dengan memprioritaskan anggaran pada program-program prioritas.
3. Menolak segala bentuk dwifungsi Polri serta menuntut peningkatan transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian.
4. Menuntut penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menggantinya dengan program pemenuhan gizi masyarakat yang lebih efektif dan tepat sasaran.
5. Mendesak Pemerintahan Prabowo-Gibran mengembalikan pendidikan sebagai prioritas utama nasional.
6. Menuntut pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.
7. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah terkait penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat serta tindakan tegas terhadap pertambangan ilegal.
8. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kualitas pelayanan publik di sektor kelistrikan dan air bersih.
9. Menuntut Pemerintahan Prabowo-Gibran menepati janji membuka 19 juta lapangan kerja.

Penutup: tindak lanjut dan harapan

Aksi berjalan tertib di bawah pengawalan aparat. Mahasiswa berharap tuntutan mereka tak hanya dicatat, melainkan diikuti langkah konkret oleh wakil rakyat di tingkat daerah dan pusat. DPRD Sumut menyatakan siap memantau proses pelaksanaan dan pelaporan tindak lanjut agar aspirasi masyarakat dapat diwujudkan.