Ratusan Warga Desa Sukaraja Demo, Tuntut Audit Dana Desa Rp1,16 Miliar
Ratusan warga Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Asahan, menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (19/8). Mereka menuntut pemeriksaan dan audit penggunaan dana desa 2018–2025 serta evaluasi kinerja kepala desa yang dinilai belum memenuhi harapan warga.
Aksi dan tuntutan warga
Aksi tersebut diorganisir oleh berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan keluhan soal infrastruktur, transparansi anggaran, dan pelayanan publik. Warga menyatakan banyak janji kampanye kepemimpinan desa belum terealisasi.
Sebagai langkah terstruktur, koordinator aksi menyusun tuntutan tertulis yang akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Asahan. Tuntutan itu disampaikan saat orasi dan berisi beberapa poin prioritas.
- Akses jalan rusak yang belum diperbaiki
- Perpustakaan desa yang diduga fiktif
- Pengadaan lampu jalan yang belum terealisasi
- Pemeriksaan fasilitas umum yang rusak
- Pembuatan Aplikasi Desa untuk transparansi
- Posyandu lansia
- Realisasi dana ketapang/lumbung desa dan anggaran lain
"Jangan biarkan dana desa habis tidak jelas oleh sekelompok kepentingan desa sehingga merujuk kerugian bagi masyarakat dan merugikan keuangan negara,"
Ucapan di atas disampaikan oleh Aan Maulana, koordinator aksi, saat membacakan tuntutan warga. Ia juga mendesak aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah daerah untuk turun tangan.
Nilai dugaan dan permintaan audit
Warga menilai terdapat kejanggalan pada pengelolaan dana desa yang mencapai Rp1.160.782.560. Mereka meminta agar jumlah tersebut segera diperiksa oleh lembaga berwenang.
Untuk itu, massa meminta Kejaksaan Negeri Asahan dan Inspektorat Kabupaten Asahan melakukan audit serta pemeriksaan kinerja terhadap Kepala Desa Sukaraja, M. Sugianto.
Respons pemerintah daerah
Dalam aksi itu hadir M. Azmi, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Asahan. Ia menyatakan akan menampung semua keluhan dan menindaklanjuti tuntutan warga.
"Terima kasih atas laporan dan kepeduliannya, akan segera kita tindaklanjuti,"
Azmi menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk langkah selanjutnya.
Implikasi dan langkah ke depan
Aksi damai ini memicu perhatian publik terhadap pengelolaan dana desa dan transparansi pemerintahan tingkat desa. Jika permintaan audit dipenuhi, hasil pemeriksaan berpotensi memengaruhi kebijakan anggaran dan penegakan administrasi pemerintahan di desa tersebut.
Warga menyatakan akan memantau proses audit dan berharap rekomendasi dari aparat penegak hukum dan pengawas daerah dapat menyelesaikan persoalan yang mereka alami.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polres Simalungun Tangkap Pelaku Pencurian di Kantor Dinas
Tim Jatanras Polres Simalungun menahan VKS (26) terkait pencurian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan; kerugian...
Tanam Padi Serentak di Langkat: Targetkan 10 Ribu Ha pada November 2026
Plt. Bupati Langkat lakukan tanam padi serentak 19 Nov; Langkat ditargetkan >10.000 ha dan Secanggang diproy...
Dinkes Medan Sosialisasikan Program Prioritas 2026 ke Media
Dinkes Medan sosialisasikan program prioritas 2026; CKG tercatat 16% (offline 30%) dan MBG jangkau 456.297 p...
Agus Salim Divonis 10 Tahun atas Penyerangan Anak Panah
PN Medan menjatuhkan vonis 10 tahun kepada Agus Salim atas penyerangan dengan anak panah yang menewaskan Mhd...
Bazar Kuliner "Anak Panah Bayar 2000" Digelar di Patumbak
Gereja Zaitun Rasuli Indonesia menggelar bazar kuliner "Anak Panah Bayar 2000" di Patumbak, menyediakan 2.00...
Wali Kota Medan Akan Panggil dan Evaluasi Dirut PUD Pasar
Wali Kota Medan akan memanggil dan mengevaluasi Dirut PUD Pasar menyusul unjuk rasa yang menyoroti kebijakan...