Ratusan Warga Desa Sukaraja Demo, Tuntut Audit Dana Desa Rp1,16 Miliar

Ratusan warga Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Asahan, menggelar aksi damai di halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (19/8). Mereka menuntut pemeriksaan dan audit penggunaan dana desa 2018–2025 serta evaluasi kinerja kepala desa yang dinilai belum memenuhi harapan warga.

Aksi dan tuntutan warga

Aksi tersebut diorganisir oleh berbagai elemen masyarakat yang menyuarakan keluhan soal infrastruktur, transparansi anggaran, dan pelayanan publik. Warga menyatakan banyak janji kampanye kepemimpinan desa belum terealisasi.

Sebagai langkah terstruktur, koordinator aksi menyusun tuntutan tertulis yang akan disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Asahan. Tuntutan itu disampaikan saat orasi dan berisi beberapa poin prioritas.

• Akses jalan rusak yang belum diperbaiki
• Perpustakaan desa yang diduga fiktif
• Pengadaan lampu jalan yang belum terealisasi
• Pemeriksaan fasilitas umum yang rusak
• Pembuatan Aplikasi Desa untuk transparansi
• Posyandu lansia
• Realisasi dana ketapang/lumbung desa dan anggaran lain

"Jangan biarkan dana desa habis tidak jelas oleh sekelompok kepentingan desa sehingga merujuk kerugian bagi masyarakat dan merugikan keuangan negara,"

Ucapan di atas disampaikan oleh Aan Maulana, koordinator aksi, saat membacakan tuntutan warga. Ia juga mendesak aparat penegak hukum dan pengawas internal pemerintah daerah untuk turun tangan.

Nilai dugaan dan permintaan audit

Warga menilai terdapat kejanggalan pada pengelolaan dana desa yang mencapai Rp1.160.782.560. Mereka meminta agar jumlah tersebut segera diperiksa oleh lembaga berwenang.

Untuk itu, massa meminta Kejaksaan Negeri Asahan dan Inspektorat Kabupaten Asahan melakukan audit serta pemeriksaan kinerja terhadap Kepala Desa Sukaraja, M. Sugianto.

Respons pemerintah daerah

Dalam aksi itu hadir M. Azmi, Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Asahan. Ia menyatakan akan menampung semua keluhan dan menindaklanjuti tuntutan warga.

"Terima kasih atas laporan dan kepeduliannya, akan segera kita tindaklanjuti,"

Azmi menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja kepala desa dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk langkah selanjutnya.

Implikasi dan langkah ke depan

Aksi damai ini memicu perhatian publik terhadap pengelolaan dana desa dan transparansi pemerintahan tingkat desa. Jika permintaan audit dipenuhi, hasil pemeriksaan berpotensi memengaruhi kebijakan anggaran dan penegakan administrasi pemerintahan di desa tersebut.

Warga menyatakan akan memantau proses audit dan berharap rekomendasi dari aparat penegak hukum dan pengawas daerah dapat menyelesaikan persoalan yang mereka alami.