DPRK Aceh Selatan Tahan Dukungan Usulan WPR Sampai Diverifikasi
Tapaktuan — DPRK Aceh Selatan menunda dukungan terhadap usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) hingga Pemerintah Kabupaten menyelesaikan sosialisasi, memperoleh persetujuan keuchik, dan melakukan verifikasi ulang titik-titik yang diajukan. Pernyataan ini disampaikan Ketua DPRK Rema Mishul Azwa di Tapaktuan, Rabu (19/8).
Alasan penahanan dukungan
Rema mengatakan dewan tidak ingin memberikan dukungan pada penetapan WPR yang belum diketahui atau disepakati oleh pemerintah desa dan masyarakat setempat. Verifikasi diperlukan agar wilayah tambang yang selama ini dikelola masyarakat tidak terlewat.
"Kami baru memberikan dukungan jika Pemkab melakukan sosialisasi ke masyarakat di masing-masing desa, titik yang diajukan sebagai lokasi WPR harus mendapat persetujuan para keuchik. Lalu, melakukan verifikasi kembali titik tersebut,"
Syarat DPRK sebelum memberi dukungan
DPRK meminta tiga langkah terpenuhi: sosialisasi ke masyarakat desa, persetujuan resmi para keuchik, dan verifikasi ulang lokasi usulan. Rema menegaskan langkah itu bukan sekadar formalitas, melainkan upaya mencegah konflik setelah izin terbit.
"Yang kita takutkan walaupun ini WPR, ada desa yang keuchiknya tidak mengetahui sehingga nanti di saat keluar WPR terjadi gejolak di masyarakat,"
Lokasi usulan dan luasan
Pemkab mengusulkan sembilan titik WPR dengan total luas sekitar 640,98 hektare. Menurut DPRK, setiap titik tidak boleh melebihi 100 hektare.
- Padang Bakau / Bakau Hulu, Kecamatan Labuhanhaji
- Dua lokasi di Alue Baroe, Kecamatan Meukek
- Panton Luas, Kecamatan Sawang
- Kuta Blang, Kecamatan Samadua
- Ie Merah, Kecamatan Pasie Raja
- Dua lokasi di Alue Keujreuen, Kecamatan Kluet Tengah
Respons Pemkab dan persyaratan teknis
Pemerintah Kabupaten menyatakan terus memantapkan usulan sembilan titik itu sebagai upaya memberikan perlindungan hukum bagi pertambangan rakyat. Asisten II Sekretariat Daerah, Iskandar Burma, menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat proses tersebut.
"Pemkab Aceh Selatan memantapkan usulan titik WPR. Ada sembilan titik pertambangan rakyat yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan hukum atau legalisasi,"
Pejabat DPMPTSP menambahkan setiap lokasi harus memenuhi persyaratan teknis, tata ruang, dan aturan perundang-undangan. Lokasi tidak boleh tumpang tindih dengan kawasan hutan, konservasi, cagar alam, atau area yang sudah berizin.
"Aspek tata ruang menjadi perhatian utama. Seluruh lokasi yang diusulkan harus melalui proses verifikasi agar memenuhi ketentuan yang berlaku," kata Pelaksana Tugas Kepala DPMPTSP.
Implikasi dan langkah berikutnya
DPRK membuka peluang penambahan titik jika verifikasi menemukan potensi mineral dan aktivitas tambang rakyat yang layak. Namun dewan menegaskan tidak akan mengeluarkan dukungan sampai semua tahapan sosialisasi dan verifikasi selesai.
Menurut DPRK, legalisasi WPR bukan sekadar memberi izin. Proses itu harus menjamin kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus mencegah munculnya konflik baru di tingkat desa.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pedagang Diminta Hapus Berita soal Dugaan Jual Beli Kios Medan
Perwakilan keluarga pemohon kios di Pasar Petisah menolak diminta menghapus berita dugaan jual beli kios set...
Langkat Sambut Investasi PKS Baru PT Langkat Sawit Hijau
Pemkab Langkat menyambut rencana pembangunan PKS baru PT Langkat Sawit Hijau dengan catatan tenaga kerja lok...
Kapolres Pematangsiantar Gelar Kumpul Warga dan Sosialisasi 110
Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan kumpul warga di Naga Pita, 18 Nov, untuk menyerap aspiras...
Asahan Raih 68,76% Realisasi TKD Tambahan, Dapat Apresiasi Kemendagri
Pemkab Asahan mendapat apresiasi Kemendagri setelah realisasi TKD Tambahan mencapai 68,76% dan menempatkan A...
Polres Simalungun Tangkap Pelaku Pencurian di Kantor Dinas
Tim Jatanras Polres Simalungun menahan VKS (26) terkait pencurian di Kantor Dinas Ketahanan Pangan; kerugian...
Tanam Padi Serentak di Langkat: Targetkan 10 Ribu Ha pada November 2026
Plt. Bupati Langkat lakukan tanam padi serentak 19 Nov; Langkat ditargetkan >10.000 ha dan Secanggang diproy...