PKS Minta Penjelasan Menyeluruh soal R-APBD Medan 2027

Medan — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD Kota Medan meminta Penjelasan menyeluruh terkait sejumlah kebijakan dan program dalam Rancangan APBD (R-APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2027. Permintaan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan pada Senin, 5 Oktober, melalui juru bicara Fraksi PKS, H Doli Indra Rangkuti. PKS menyoroti penurunan proyeksi pendapatan, pengurangan beberapa belanja program, hingga kesiapan menghadapi banjir.

Kompilasi anggaran dan proyeksi pendapatan

Berdasarkan Nota Kesepakatan KUA-PPAS, struktur R-APBD Kota Medan 2027 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan netto. Fraksi PKS meminta penjelasan rinci atas dasar penetapan angka-angka tersebut, terutama penurunan proyeksi pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Fraksi PKS meminta penjelasan mengenai program pembangunan yang belum direalisasikan sesuai dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2025-2029. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai prioritas pembangunan 2027 yang disesuaikan dengan RPJMD 2025-2029 dan RPJPD Kota Medan 2025-2045," ujar Doli.

Sorotan pada pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik

PKS menyoroti pengurangan anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menilai pengurangan perlu dijelaskan karena sebelumnya ada rekomendasi pemenuhan mandatory spending. Demikian pula pada sektor kesehatan, terdapat pertanyaan tentang pengurangan anggaran Dinas Kesehatan dan dampaknya terhadap program UHC Premium yang belum terealisasi.

Fraksi juga meminta kejelasan terkait pengadaan ambulans sebagai janji wali kota yang telah masuk rekomendasi Badan Anggaran dalam KUA-PPAS 2027. Selain itu, PKS mendesak langkah konkret untuk meningkatkan akreditasi dan daya saing RSUD Bachtiar Djafar agar beroperasi optimal.

Infrastruktur drainase dan kesiapan banjir

Data Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi menunjukkan ada 2.575 titik drainase yang membutuhkan perbaikan. PKS meminta rincian berapa titik yang sudah diperbaiki dan target penanganan pada 2027. Target itu harus terintegrasi untuk mengurangi genangan dan banjir.

• Permintaan peta kecamatan dengan risiko banjir tinggi.
• Permintaan rencana kontinjensi banjir pada tiap kecamatan.
• Detail fasilitas evakuasi dan logistik seperti perahu, pompa, kendaraan evakuasi, dapur umum, dan obat-obatan.

PKS juga menanyakan siapa penanggung jawab di setiap kecamatan saat bencana dan berapa lama target evakuasi setelah status darurat ditetapkan.

Pertanyaan tentang PUD, PDRB, dan ketersediaan layanan

Fraksi PKS meminta strategi agar Perusahaan Umum Daerah tidak menjadi beban keuangan daerah, melainkan berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah. Mereka juga meminta langkah konkret menjaga stabilitas harga bahan pokok untuk mempertahankan target PDRB per kapita 2027. Terakhir, PKS memohon data keterisian tempat tidur rumah sakit dan mekanisme rujukan ketika kapasitas penuh, khususnya untuk peserta UHC dan BPJS.

Fraksi PKS menutup dengan permintaan evaluasi hasil penanggulangan banjir 2025, termasuk program yang sudah diperbaiki dan yang masih berlanjut.