156 Paket Data Belum Lindungi Kuota Tidak Terpakai

Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkomdigi) menyatakan 156 paket data dari Telkomsel, XLSmart, dan Indosat belum memberikan perlindungan substantif bagi kuota tidak terpakai setelah batas penyesuaian pada 28 September. Hasil evaluasi terhadap 290 paket menunjukkan 134 paket sudah menerapkan rollover, sementara 156 paket hanya mengandalkan pemberitahuan kedaluwarsa.

Hasil evaluasi Kemkomdigi

Kemkomdigi menilai 290 paket dari ketiga operator setelah tenggat 28 September. Dari jumlah itu, 134 paket telah mengadopsi mekanisme rollover yang memungkinkan kuota tersisa terbawa. Sisanya hanya memberikan notifikasi sebelum kuota habis.

Apa yang diminta pemerintah

Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi, Denny Setiawan, mengatakan pemberitahuan saja tidak cukup. Pemerintah menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai perlindungan terhadap nilai ekonomi kuota yang dibeli pelanggan.

"Perlindungan tidak boleh sekadar preventif. Harus ada mekanisme substantif yang benar-benar menjaga nilai ekonomi kuota pelanggan," Denny mengatakan di Jakarta.

Respons operator dan ATSI

Asosiasi Telekomunikasi Indonesia (ATSI) menyatakan operator masih merampungkan mekanisme kompensasi dan menyesuaikan model bisnis serta sistem penagihan. Ketua ATSI, Marwan O. Baasir, meminta waktu untuk penyesuaian teknis dan operasional.

"Persiapannya membutuhkan waktu. Kita berharap tidak terlalu lama karena publik menantikan kebijakan ini," kata Marwan.

Opsi mekanisme perlindungan

Kemkomdigi membuka ruang agar operator tidak harus mengubah semua paket menjadi rollover. Namun, paket non-rollover wajib menyediakan alternatif yang melindungi nilai kuota. Pilihan yang sedang dibahas antara lain:

• Perpanjangan masa berlaku kuota non-rollover, misalnya tambahan tiga hari sebelum kuota hilang.
• Sistem poin yang mengonversi kuota tidak terpakai menjadi poin untuk produk atau manfaat lain.
• Beragam periode rollover (bulanan, tiga bulan, atau enam bulan) sesuai model bisnis operator.

Pengawasan dan langkah berikutnya

Kemkomdigi akan terus memantau implementasi dan meminta penyesuaian bila perlu untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Beberapa paket rollover Telkomsel tertunda karena masalah teknis dan ditunda ke awal Oktober; Kemkomdigi meminta penyelesaian segera.

Pemerintah juga membuka saluran pengaduan publik melalui call center Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di nomor 159 selain kanal pengaduan operator.