LIMS dan Tuduhan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo: Kronologi & Aturan

Jakarta. Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh publik antara 2025–2026 menempatkan LIMS (Lawful Interception Management System) di pusat penyelidikan. Kasus ini memicu pertanyaan soal siapa yang berwenang memerintahkan intersepsi, bagaimana proses teknisnya, dan apakah prosedur hukum dilanggar.

Apa itu LIMS?

LIMS adalah platform yang menghubungkan permintaan intersepsi resmi dari aparat penegak hukum dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Sistem ini meneruskan instruksi intersepsi ke operator, yang kemudian mereplikasi komunikasi target dan mengirimkannya ke pusat pemantauan yang berwenang.

Menurut penjelasan pakar keamanan siber Pratama Persadha, LIMS bekerja pada tingkat jaringan operator, bukan dengan memasang perangkat lunak berbahaya di ponsel target.

Jenis data yang diperoleh melalui intersepsi

Standar internasional membagi informasi yang diintersepsi menjadi dua kategori utama:

• Intercept-Related Information (IRI): metadata seperti identitas pihak, nomor telepon yang dihubungi, waktu koneksi, durasi, dan informasi jaringan terkait.
• Content of Communication (CC): isi komunikasi itu sendiri, misalnya percakapan telepon atau pesan.

Artinya, penyadapan tidak selalu berarti mendengarkan isi percakapan; pengumpulan metadata juga termasuk intersepsi. Namun akses ke isi komunikasi bergantung pada jenis layanan dan teknologi enkripsi, seperti end-to-end encryption, yang tidak otomatis bisa dibaca melalui intersepsi di level jaringan.

Bagaimana proses intersepsi yang sah?

Proses umumnya dimulai dengan permintaan resmi dari aparat penegak hukum yang menyertakan dasar hukum, target, lingkup pengawasan, dan durasi yang diizinkan. Setelah otorisasi dan verifikasi terpenuhi, fasilitas intersepsi di jaringan operator diaktifkan dan data dikirimkan melalui antarmuka khusus ke fasilitas pemantauan lembaga yang berwenang.

Perbedaan antara LIMS dan spyware

LIMS bekerja lewat infrastruktur operator, sedangkan spyware seperti Pegasus atau Predator menginfeksi perangkat target untuk memantau aktivitasnya. Pratama menekankan bahwa tidak cukup bukti teknis untuk langsung menyimpulkan penggunaan spyware dalam kasus ini.

Teknologi yang dirancang untuk mendukung penegakan hukum bisa menjadi alat penyalahgunaan kekuasaan ketika pengawasan lemah, dan menyimpulkan penggunaan spyware tertentu adalah loncatan yang tidak beralasan.
- Pratama Persadha

Aturan hukum terkait penyadapan di Indonesia

Indonesia belum memiliki satu undang-undang komprehensif tentang penyadapan. Regulasi tersebar di beberapa undang-undang, antara lain:

• UU No. 36/1999 tentang Telekomunikasi (Pasal 40 melarang intersepsi yang tidak berwenang; Pasal 42 mengatur pengungkapan informasi atas permintaan tertulis pejabat berwenang).
• UU ITE (Pasal 31) yang melarang intersepsi tak berizin namun mengecualikan tindakan atas permintaan penegak hukum sesuai ketentuan.
• UU Intelijen Negara (UU No. 17/2011) yang mensyaratkan perintah dari pimpinan BIN untuk intersepsi intelijen.

Selain itu, otorisasi pengadilan dibutuhkan dalam kondisi tertentu, termasuk untuk kasus terorisme dan narkotika sesuai aturan masing-masing.

Kronologi singkat dan status penyelidikan

Bareskrim menyatakan beberapa nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa verifikasi atau kaitan dengan penyidikan resmi. Dugaan penyadapan terjadi antara 2025 dan 2026, dan penyidik menilai ada upaya penghapusan catatan aktivitas sistem pada Oktober 2026.

Kasus mencuat setelah laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Selama penyelidikan, Bareskrim memeriksa 10 saksi, tiga ahli, dan menyita barang bukti berupa:

• 11 ponsel
• 1 iPad
• 4 flash drive USB

Empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Inspektur Jenderal Slamet Uliandi. Tiga tersangka ditahan per 5 November 2026, sementara satu tidak ditahan karena alasan kesehatan.

Penutup: Implikasi pengawasan dan transparansi

Kasus ini menyorot kebutuhan penguatan mekanisme oversight, prosedur otorisasi yang jelas, dan transparansi penggunaan alat intersepsi. Tanpa aturan terpadu dan pengawasan yang tegas, teknologi yang seharusnya mendukung penegakan hukum berisiko disalahgunakan.