Genjot Sertifikasi Halal & Izin Edar, Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas
Pemerintah mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas lewat peningkatan kualitas produk dan sertifikasi. Kepala Badan Komunikasi RI, Muhammad Qodari, mengatakan upaya itu dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal serta izin edar Badan POM di Tangerang Selatan pada Minggu, 7 Juni 2026.
Program sosialisasi dan pendampingan
Kegiatan yang digelar oleh LBM Tangguh Berkibar dan dipimpin Qodari menghadirkan ratusan pelaku UMKM. Acara fokus pada mekanisme perizinan seperti PIRT dan proses pendaftaran ke BPOM, sekaligus tata cara mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.
"Semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari BPOM dan BPJPH,"
Target: kualitas pangan dan akses pasar
Qodari menyatakan tujuan utama adalah meningkatkan mutu pangan dan legitimasi produk agar mudah diterima di pasar yang lebih luas. Dengan sertifikasi, produk UMKM berpotensi menembus distribusi lebih besar dan mendapat kepercayaan konsumen.
Peran BPOM dan BPJPH
Dalam acara tersebut, BPOM dan BPJPH memberi paparan teknis serta pendampingan langsung. Pendekatan ini bertujuan merampingkan proses administrasi dan memberi bimbingan praktis bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengurus izin.
"Dalam kegiatan ini kita gencarkan agar UMKM tersertifikasi guna naik kelas. Selain itu mendorong pemerintah daerah untuk membantu memfasilitasinya,"
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi
Qodari menekankan peran strategis UMKM pada ekonomi nasional. Menurutnya, UMKM merupakan penopang ekonomi keluarga sekaligus sumber daya tangguh saat menghadapi gejolak ekonomi.
"UMKM ini dia memiliki daya tangguh diberbagai macam situasi dan kondisi,"
"Jadi keberadaan UMKM sangat penting baik untuk ekonomi negara, ekonomi daerah, maupun ekonomi keluarga,"
Tindak lanjut dan harapan
Pemerintah berharap program ini berjalan berkelanjutan di daerah lain selain Tangerang Raya dan Banten. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kolaborasi antar dinas terkait untuk memfasilitasi proses sertifikasi dan membuka akses pasar lebih luas.
Jika berjalan konsisten, peningkatan sertifikasi dan izin edar diharapkan mempercepat proses naik kelas bagi UMKM, memperkuat daya saing produk lokal, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga pelaku usaha.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...