Genjot Sertifikasi Halal & Izin Edar, Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas
Pemerintah mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk naik kelas lewat peningkatan kualitas produk dan sertifikasi. Kepala Badan Komunikasi RI, Muhammad Qodari, mengatakan upaya itu dilakukan melalui sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal serta izin edar Badan POM di Tangerang Selatan pada Minggu, 7 Juni 2026.
Program sosialisasi dan pendampingan
Kegiatan yang digelar oleh LBM Tangguh Berkibar dan dipimpin Qodari menghadirkan ratusan pelaku UMKM. Acara fokus pada mekanisme perizinan seperti PIRT dan proses pendaftaran ke BPOM, sekaligus tata cara mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.
"Semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari BPOM dan BPJPH,"
Target: kualitas pangan dan akses pasar
Qodari menyatakan tujuan utama adalah meningkatkan mutu pangan dan legitimasi produk agar mudah diterima di pasar yang lebih luas. Dengan sertifikasi, produk UMKM berpotensi menembus distribusi lebih besar dan mendapat kepercayaan konsumen.
Peran BPOM dan BPJPH
Dalam acara tersebut, BPOM dan BPJPH memberi paparan teknis serta pendampingan langsung. Pendekatan ini bertujuan merampingkan proses administrasi dan memberi bimbingan praktis bagi pelaku usaha yang baru pertama kali mengurus izin.
"Dalam kegiatan ini kita gencarkan agar UMKM tersertifikasi guna naik kelas. Selain itu mendorong pemerintah daerah untuk membantu memfasilitasinya,"
UMKM sebagai tulang punggung ekonomi
Qodari menekankan peran strategis UMKM pada ekonomi nasional. Menurutnya, UMKM merupakan penopang ekonomi keluarga sekaligus sumber daya tangguh saat menghadapi gejolak ekonomi.
"UMKM ini dia memiliki daya tangguh diberbagai macam situasi dan kondisi,"
"Jadi keberadaan UMKM sangat penting baik untuk ekonomi negara, ekonomi daerah, maupun ekonomi keluarga,"
Tindak lanjut dan harapan
Pemerintah berharap program ini berjalan berkelanjutan di daerah lain selain Tangerang Raya dan Banten. Langkah selanjutnya adalah memperkuat kolaborasi antar dinas terkait untuk memfasilitasi proses sertifikasi dan membuka akses pasar lebih luas.
Jika berjalan konsisten, peningkatan sertifikasi dan izin edar diharapkan mempercepat proses naik kelas bagi UMKM, memperkuat daya saing produk lokal, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga pelaku usaha.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
IHSG Dibuka Menguat 0,14% ke 6.018,08, Sentimen Minyak & Inflasi Jadi Perhatian
IHSG dibuka menguat 0,14% ke 6.018,08 pada 2 Oktober 2026; sentimen minyak, inflasi, dan ketegangan geopolit...
Rupiah Menguat Dibuka, Risiko Tekanan dari Kenaikan Harga Minyak
Rupiah dibuka menguat ke Rp17.910 per dolar, namun berisiko melemah karena kenaikan harga minyak dan ketegan...
IHSG Diperkirakan Melemah, Pasar Cermati Laju Inflasi
IHSG diperkirakan melemah dan menguji level 6.000 di tengah aksi jual asing serta kenaikan inflasi September...
DJP Percepat Pemungutan PPh 22 melalui Empat Lokapasar
DJP mempercepat pemungutan PPh Pasal 22 melalui lokapasar mulai 1 Oktober 2026; empat platform ditunjuk dan...
Dua Wamenkeu Dilantik, Kemenkeu Perkuat Pelaksanaan APBN
Luky Alfirman dan Nurkholisoh Ibnu Aman dilantik sebagai Wamenkeu pada 1 Okt 2026 untuk memperkuat pelaksana...
Rupiah Turun ke Rp17.966 di Tengah Ketidakpastian AS–Iran
Rupiah melemah 0,40% ke Rp17.966 per dolar pada 1 Okt 2026, terdorong ketidakpastian AS–Iran dan pergeseran...