OJK: Delapan Multifinance Belum Penuhi Ekuitas Minimum

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat delapan perusahaan pembiayaan belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum hingga akhir April 2026. Jumlah itu berasal dari total 144 perusahaan pembiayaan yang beroperasi pada periode tersebut. OJK mendorong pemenuhan modal melalui pengawasan dan pemantauan rencana aksi masing-masing perusahaan.

Perusahaan yang belum capai ekuitas

Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK, Agusman, menyatakan seluruh perusahaan bersangkutan telah menyampaikan rencana pemenuhan modal. OJK menetapkan batas ekuitas minimum sebesar Rp100 miliar bagi perusahaan pembiayaan. Jumlah perusahaan yang belum penuhi ketentuan ini tidak berubah dibanding Maret 2026, yang juga tercatat delapan entitas.

"Seluruh perusahaan pembiayaan tersebut telah menyampaikan action plan kepada OJK. Hal tersebut memuat langkah-langkah pemenuhan ekuitas minimum,"

Strategi pemenuhan modal

Agusman menjelaskan langkah yang ditempuh perusahaan beragam. Ada rencana penambahan modal dari pemegang saham eksisting. Perusahaan juga dapat mencari investor strategis atau menempuh opsi merger untuk memperkuat struktur permodalan.

Kinerja industri pembiayaan

Meski ada perusahaan yang belum memenuhi ekuitas, industri multifinance mencatat pertumbuhan. OJK melaporkan piutang pembiayaan mencapai Rp514,65 triliun per April 2026. Angka ini tumbuh 2,08 persen secara tahunan (yoy), menandakan aktivitas pembiayaan masih berjalan meski kondisi ekonomi menantang.

Kualitas pembiayaan dan tekanan

Dari sisi kualitas, terjadi sedikit peningkatan pembiayaan bermasalah. Tingkat Non Performing Financing (NPF) gross tercatat 2,89 persen pada April 2026. Angka ini naik dari posisi Maret 2026 yang sebesar 2,83 persen. Meski meningkat, OJK menilai tingkat NPF masih dalam batas yang terjaga.

Implikasi dan langkah ke depan

OJK akan terus memantau realisasi action plan dan menindaklanjuti bila diperlukan. Pemenuhan ekuitas penting untuk menjaga stabilitas industri dan melindungi konsumen. Perkembangan modal dan kualitas aset akan menjadi fokus pengawasan dalam beberapa bulan mendatang.