Wagub Aceh Minta Tambah 331.984 PBI JK ke Mensos
JAKARTA, 20 Mei — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, melakukan pertemuan kerja dengan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, di Jakarta pada Rabu sore pukul 17.00 WIB. Pertemuan membahas kebutuhan perlindungan sosial bagi masyarakat Aceh, penanganan pascabencana, dan pengembangan program pendidikan.
Inti permohonan: penambahan PBI JK
Dalam pertemuan yang turut didampingi Kepala Dinas Sosial Aceh, Budi Afrizal, Wagub menyampaikan permohonan penting terkait program jaminan kesehatan. Pemerintah Aceh mengajukan tambahan alokasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) sebanyak 331.984 jiwa agar kelompok kurang mampu tetap mendapat akses layanan kesehatan.
“Kami menyampaikan langsung kepada Bapak Menteri Sosial terkait kebutuhan penambahan alokasi PBI JK bagi masyarakat Aceh. Ini menjadi perhatian utama Pemerintah Aceh agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan yang layak,”
Dukungan untuk penanganan pascabencana
Pemerintah Aceh juga meminta dukungan pusat untuk mempercepat penanganan pascabencana hidrometeorologi yang baru-baru ini melanda beberapa wilayah. Wagub menekankan bahwa bantuan dari Kementerian Sosial diperlukan untuk mempercepat proses pemulihan dan memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
“Kami menyampaikan kondisi sejumlah daerah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh serta kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Kementerian Sosial, agar proses penanganan dan pemulihan dapat berjalan lebih optimal,”
Permintaan dukungan pengembangan Sekolah Rakyat
Selain isu kesejahteraan dan bencana, delegasi Aceh memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di provinsi tersebut. Program ini dimaksudkan untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama bagi keluarga kurang mampu.
Pemerintah Aceh berharap Kementerian Sosial bersinergi dalam pengembangan program agar manfaatnya lebih luas dan berkelanjutan.
Rangka tindak lanjut
Pertemuan berlangsung hangat dan penuh kolaborasi. Pemerintah Aceh menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait demi peningkatan kesejahteraan sosial.
- Permintaan tambahan PBI JK 331.984 jiwa
- Dukungan penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi
- Sinergi pengembangan program Sekolah Rakyat
Langkah selanjutnya akan mencakup komunikasi teknis antara pemerintah Aceh dan Kementerian Sosial untuk verifikasi data penerima, penyusunan skema bantuan, serta penjadwalan tindak lanjut program-program pemulihan dan pendidikan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
RSU Haji Medan Terancam Kehilangan Pembiayaan Korea, Sumut Minta Bappenas
RSU Haji Medan berisiko kehilangan pembiayaan Korea karena belum tercantum dalam DRPLN-JM 2025-2029; Pemprov...
Sugimin Divonis 3 Tahun karena Korupsi Dana Wakaf
Mantan Kadus Sugimin divonis 3 tahun dan wajib ganti Rp526 juta atas korupsi dana ganti rugi lahan wakaf ter...
Korban Minta Hakim Tolak Praperadilan Tersangka Penelantaran Anak
Lucia meminta hakim menolak praperadilan ABS atas dugaan penelantaran anak; sidang putusan dijadwalkan 12 Ok...
Medan Raih Tiga Penghargaan atas Inovasi Pajak Digital QRESTO
Pemko Medan raih tiga penghargaan nasional atas inovasi pajak digital QRESTO untuk tingkatkan transparansi,...
Ameriza Ma’ruf Moesa Dikukuhkan sebagai Kepala BI Sumut
Ameriza Ma’ruf Moesa resmi menjadi Kepala BI Sumut pada 9 Oktober; pengukuhan fokus pada kolaborasi inflasi...
Ahli: Penetapan Tersangka Dhody Thahir oleh Polda Sumut Sesuai Prosedur
Ahli pidana menyatakan penetapan Dhody Thahir sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan surat telah ses...