Komisi X Perketat Pengawasan SPMB 2026
Komisi X DPR menyoroti pelaksanaan SPMB 2026 dan akan memanggil Kemendikdasmen pekan ini setelah menerima keluhan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 15 Juni 2026, dengan tujuan meminimalisir kesalahan dan potensi kecurangan agar penerimaan murid berjalan adil.
Panggilan ke Kemendikdasmen
Komisi X menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikdasmen) untuk membahas berbagai persoalan pelaksanaan SPMB. Pertemuan ini bertujuan menelusuri keluhan yang muncul dan mencari solusi teknis serta pengawasan.
"Di beberapa daerah memang masih terjadi banyak keluhan dari masyarakat. Kami akan berdiskusi kembali dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah untuk meminimalisir kesalahan maupun potensi kecurangan dalam pelaksanaan SPMB,"
Komisi menegaskan pembahasan tidak hanya bersifat administratif. DPR menuntut langkah konkret untuk memastikan proses seleksi adil dan transparan.
Keluhan daerah dan potensi dampak
Menurut Komisi X, keluhan datang dari sejumlah daerah. Jika tidak ditangani, masalah teknis atau pelaksanaan dapat memperbesar ketimpangan antar sekolah dan menurunkan kepercayaan publik.
Karena itu, DPR menyoroti kebutuhan perbaikan prosedur serta mekanisme pengaduan yang cepat dan dapat diakses masyarakat.
Respon Kemendikdasmen
Kemendikdasmen menilai pelaksanaan SPMB 2026 lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Namun kementerian mengakui masih terdapat persoalan di beberapa daerah, meski skalanya lebih kecil.
"Persoalan masih muncul di beberapa daerah. Namun skalanya tidak sebesar tahun sebelumnya,"
Pernyataan itu menunjukkan Kemendikdasmen mengakui perbaikan, namun siap bekerja sama dengan DPR untuk menuntaskan kendala yang tersisa.
Langkah pencegahan dan pengawasan
Komisi X menyatakan perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diperlukan sebagai langkah pencegahan. Keterlibatan KPK dimaksudkan untuk menghindari praktik penyimpangan dan kecurangan yang berpotensi merusak tujuan SPMB, yakni pemerataan akses pendidikan.
Komisi menekankan bahwa tujuan sistem ini sudah tepat sejak awal. Namun, pengawasan diperketat untuk memastikan tujuan tersebut tercapai di semua daerah.
Dengan panggilan resmi dan koordinasi lintas lembaga, DPR berharap perbaikan segera terlihat agar proses penerimaan murid baru berjalan lebih adil dan transparan ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...