Bupati Asahan Tegaskan Sinergi Pemda Percepat Pembangunan

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan itu disampaikan saat membuka Rapat Rekomendasi Kebijakan Masukan Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Kamis (29/10).

Kolaborasi untuk jawab tantangan lintas sektor

Taufik menyatakan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu diperkuat. Menurutnya, kerja sama akan membantu mengatasi masalah yang bersifat lintas wilayah dan multi-sektor.

"Kolaborasi diperlukan untuk mengatasi berbagai tantangan, mulai dari pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, penguatan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia,"

Ia juga menekankan penyelarasan program, penguatan tata kelola, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan agar kebijakan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Tujuh pokok pikiran Pemprov Sumut

Dalam forum yang sama, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara H. Parlindungan Pane memaparkan tujuh pokok pikiran Pemprov Sumut terkait revisi UU tersebut. Poin-poin ini dimaksudkan untuk memperjelas relasi kewenangan dan meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

• Kejelasan kewenangan
• Penguatan peran gubernur
• Keselarasan sumber daya
• Kelembagaan yang adaptif
• Kerja sama antardaerah
• Pemerataan pelayanan publik
• Pengawasan terintegrasi

Alasan revisi dan pandangan Kemendagri

Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Dra. Imelda, M.AP., menegaskan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 penting untuk menjawab dinamika politik, efisiensi anggaran, penanggulangan bencana, serta penyesuaian terhadap transformasi digital.

"Forum ini menjadi wadah menghimpun masukan agar regulasi lebih adaptif, memberikan kepastian kewenangan, serta membuka ruang inovasi daerah,"

Harapan legislator dan langkah ke depan

Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung hadir untuk memberikan perspektif legislatif, terutama soal pembagian kewenangan dan relasi pusat-daerah. Diskusi diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa diimplementasikan di tingkat pusat maupun daerah.

Melalui rangkaian masukan ini, peserta menginginkan revisi yang memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.