Sumut dan Jabar Teken Kerja Sama Pembangunan di Bandung

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemprov Jawa Barat menandatangani Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama tentang pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta implementasi tata kelola reformasi birokrasi di Gedung Sate, Bandung, Jumat (30/10). Kedua pemerintah provinsi menegaskan kerja sama harus berbuah program konkret dan hasil nyata, bukan sekadar dokumen formal.

Penandatanganan dan komitmen

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, bersama Wakil Gubernur Jabar, Erwan Setiawan. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Pangeran Diponegoro, dengan tujuan memperkuat sinergi antarprovinsi.

Dalam sambutannya, Erwan memberi peringatan tegas agar kerja sama tidak berhenti pada seremoni.

"Saya berharap penandatanganan ini bukan hanya sekadar formalitas, bukan hanya penandatanganan di atas kertas. Perjanjian kerja sama ini harus betul-betul kita wujudkan dan kita tingkatkan,"

Ruang lingkup kerja sama

Kesepakatan mencakup beberapa fokus utama yang dinilai strategis untuk percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik. Kedua provinsi sepakat bertukar praktik baik dan mengembangkan program bersama.

• Pembangunan daerah dan sinergi program
• Peningkatan kualitas pelayanan publik
• Implementasi tata kelola reformasi birokrasi
• Percepatan transformasi digital untuk integrasi data dan penyederhanaan prosedur

Surya menyebutkan bahwa Sumut memiliki potensi kuat pada sektor pertanian, perkebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata, yang dapat dikolaborasikan dengan pengalaman Jabar.

Tindak lanjut: rencana aksi dan indikator

Surya menekankan bahwa keberhasilan kerja sama akan sangat bergantung pada tindak lanjut perangkat daerah. Ia meminta segera disusun rencana aksi lengkap dengan target waktu, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi.

"Keberhasilan kerja sama ini tidak hanya diukur dari penandatanganan kesepakatan, tetapi dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Kita ingin tata kelola pemerintahan semakin baik, transformasi digital terintegrasi, dan pelayanan publik semakin mudah, cepat, serta efisien,"

Fokus pada transformasi digital dan reformasi birokrasi

Kedua pemprov sepakat bahwa digitalisasi tidak cukup pada jumlah aplikasi. Sistem digital harus mampu mengintegrasikan data, menyederhanakan prosedur, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Jabar akan menjadi rujukan praktik pengelolaan kinerja pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur, sementara Sumut menawarkan potensi sektor riil untuk dikembangkan bersama.

Konteks demografis dan tujuan bersama

Erwan memaparkan capaian evaluasi kinerja Pemprov Jabar sebagai indikator kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Evaluasi itu menjadi barometer sejauh mana pemerintah daerah menjalankan tugas dan melayani masyarakat.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi terpadat Indonesia dengan sekitar 51,7 juta jiwa di 27 kabupaten/kota, dan Kabupaten Bogor salah satu daerah terpadat dengan sekitar enam juta jiwa. Kerja sama ini dibangun atas dasar kesetaraan, saling percaya, dan semangat saling memajukan.

"Melalui kerja sama yang terarah, kita dapat saling belajar, berbagi pengalaman, mempertemukan keunggulan, serta mengembangkan inovasi untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua provinsi,"

Ke depan, kedua provinsi akan memantau pelaksanaan rencana aksi bersama sebagai tolok ukur keberhasilan kerja sama dan dampak yang dirasakan masyarakat.