Survei Wali Kota Medan 2026: Suara Warga untuk Evaluasi Publik

Menggali persoalan kota dari pengalaman warga, bukan untuk mendiskreditkan kepala daerah

MEDAN — Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) sebuah kelompok media menggelar Survei Penilaian dan Aksseptabilitas Masyarakat Kota Medan terhadap Wali Kota Medan Tahun 2026. Kegiatan dipimpin langsung oleh Pemimpin Redaksi Austin Tumengkol, M.I.Kom, dan melibatkan lintas platform media untuk memperluas jangkauan dan partisipasi publik. Survei ini digagas agar suara warga yang berhadapan langsung dengan persoalan pelayanan kota tersaring menjadi data yang terukur dan berguna untuk evaluasi.

Mekanisme dan cakupan survei

Tim penyelenggara melibatkan responden dari berbagai kecamatan, kelompok usia, profesi, dan tingkat pendidikan. Kuesioner disusun untuk menangkap pengalaman nyata warga terhadap kondisi perkotaan dan kinerja pemerintahan.

Survei bertujuan menggali bukan sekadar angka kepuasan, tetapi akar masalah yang melandasi keluhan publik. Hasil diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Dimensi penilaian

Penilaian warga meliputi beberapa dimensi utama, antara lain kompetensi dan kapabilitas wali kota, kemampuan menerjemahkan visi Medan BERTUAH menjadi program nyata, pengelolaan birokrasi, dan penanganan masalah infrastruktur seperti jalan rusak dan banjir.

Aspek lain yang dinilai yaitu integritas, transparansi, konsistensi antara ucapan dan tindakan, serta tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Survei juga menanyakan kemudahan akses kepada wali kota dan responsivitas terhadap aspirasi warga.

Program prioritas dan pemahaman publik

Salah satu bagian penting adalah mengecek sejauh mana program prioritas pemerintah diketahui dan dipahami warga. Pertanyaan mencakup beberapa program, antara lain:

• Penanganan banjir dan perbaikan drainase
• Perbaikan jalan dan infrastruktur
• Layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC) atau layanan berbasis KTP
• Revitalisasi kawasan dan cagar budaya seperti Kesawan dan Lapangan Merdeka
• Pembenahan transportasi publik dan parkir
• Pembinaan UMKM serta pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Bagian ini bukan hanya menilai apakah program diumumkan, tetapi apakah pesan program sampai dan dipahami masyarakat.

Pilihan masalah mendesak dan pertanyaan terbuka

Responden diminta menentukan bidang yang paling mendesak perbaikan. Pilihan tersebut meliputi:

• Infrastruktur dan lingkungan hidup
• Ekonomi, usaha, dan lapangan kerja
• Sosial, keagamaan, dan budaya
• Pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan
• Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah

Pada bagian terbuka, warga dapat menyampaikan apresiasi, harapan konkret, serta kritik dan saran yang membangun. Pendekatan ini dirancang untuk menelusuri akar masalah—misalnya banjir dilihat dari drainase, pengelolaan sampah, tata ruang, dan respons pemerintah, bukan semata genangan air.

“Survei ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, apalagi mendiskreditkan Wali Kota Medan. Kami ingin mengetahui apa yang sesungguhnya dirasakan warga, persoalan apa yang paling mendesak, serta mengapa persoalan itu terus muncul atau belum tertangani sebagaimana harapan masyarakat,”

Penyajian hasil dan harapan

Hasil survei akan diolah dan disajikan kepada publik dengan prinsip jurnalistik, kehati-hatian, dan tanggung jawab. Penyelenggara berharap temuan menjadi bahan dialog sehat antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait untuk mendorong Kota Medan yang lebih tertata, responsif, adil, dan nyaman bagi seluruh warga.