Sidang Tuntutan Kasus Judi Online di Apartemen Royal Suite Ditunda
Medan — Sidang tuntutan terhadap terdakwa kasus judi online jaringan Kamboja yang digerebek di Apartemen Royal Suite Condotel, ditunda. Penundaan diumumkan Kejaksaan Negeri Belawan pada Senin, 2 November, karena rencana tuntutan belum siap. Sidang dijadwalkan ulang pada Kamis, 5 November.
Alasan penundaan dan jadwal baru
Kasi Intel Kejari Belawan, Daniel Barus, mengatakan sidang tuntutan seharusnya digelar minggu lalu. Namun berkas tuntutan belum rampung sehingga pengadilan menunda pembacaan tuntutan.
"Ditunda, karena tuntutan belum siap,"
Daniel juga memastikan sidang dilanjutkan pada hari Kamis, 5 November. Pernyataan itu disampaikan saat konfirmasi pada Senin (2/11).
Awal kasus dan penangkapan
Jaksa menyatakan kasus bermula dari laporan masyarakat pada Senin, 16 Maret 2026, mengenai aktivitas perjudian online di Apartemen Royal Suite Condotel. Tim penyidik turun ke lokasi dan melakukan penggerebekan pada Selasa, 17 Maret 2026, sekitar pukul 04.00 WIB.
Pada penggerebekan itu, aparat menangkap Budi Handoko alias Tony Park bersama sejumlah orang lain di kamar 601 lantai 6.
Peran terdakwa menurut jaksa
Dalam surat dakwaan, jaksa menyatakan Budi memimpin operasional perjudian melalui beberapa situs. Ia juga merekrut anggota dan mengelola promosi berbayar di platform media sosial untuk mengarahkan masyarakat ke situs judi.
"Budi bertanggung jawab memimpin operasional perjudian online melalui situs MKTOTO, GARANSI88 dan GACOR899. Ia juga merekrut anggota serta mengelola berbayar di Facebook dan Instagram untuk mengarahkan masyarakat ke situs perjudian,"
Jaksa menambahkan Budi menggunakan materi video dari grup Telegram bernama Video Ads Medan Gacor. Ia memantau performa iklan dan mengganti video bila tayangan menurun atau diblokir. Sebagai leader marketing, Budi disebut menerima upah sebesar Rp20 juta per bulan.
Pasal yang disangkakan
Jaksa menegaskan kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak berwenang. Para terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam beberapa pasal KUHP dan perubahan pidana yang tercantum dalam surat dakwaan.
Secara spesifik, dakwaan mencantumkan pelanggaran Pasal 426 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Proses hukum selanjutnya
Sidang tuntutan yang ditunda akan menjadi momen penting untuk menentukan posisi penuntut umum terhadap bukti dan barang bukti yang telah disita. Pengadilan pada 5 November akan melanjutkan pembacaan tuntutan dan menetapkan langkah selanjutnya dalam proses persidangan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wabup Adlin Pimpin Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Perbaungan
Wabup Adlin pimpin upacara Hari Pahlawan 2026 di Perbaungan, menegaskan amanat Kementerian Sosial tentang ke...
Wabup Sergai Ajak Lanjutkan Semangat Pahlawan lewat Kerja Nyata
Wabup Sergai Adlin Tambunan minta masyarakat lanjutkan semangat pahlawan lewat kerja nyata dan pembangunan b...
Medan Siapkan Layanan Pengaduan WhatsApp AI, Target Desember 2026
Pemko Medan kembangkan layanan pengaduan berbasis WhatsApp AI untuk percepat respons keluhan warga; rilis di...
Dua Santri Aceh Besar Raih Santri Inspiratif Provinsi Aceh 2026
Dua santri Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar meraih juara I dan III pada Penganugerahan Santri Inspir...
Golkar Labura Tegaskan Dukungan Penuh untuk Bahlil Lahadalia
DPD Golkar Labura menegaskan dukungan penuh kepada Bahlil Lahadalia dan meminta kader tetap solid meski munc...
Empat Pengedar Dihukum 3 Tahun atas 10 Butir Ekstasi di Medan
Empat pengedar ditangkap dan divonis 3 tahun penjara di PN Medan terkait kepemilikan 10 butir ekstasi; vonis...