Dahnil Ginting Bantah Mensponsori Aksi Demo soal APBD Rp503 Miliar

DELISERDANG — Anggota DPRD Deliserdang dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Dahnil Ginting, membantah keras tudingan bahwa ia mensponsori aksi puluhan mahasiswa Cipayung plus yang menggelar unjuk rasa ke kantor bupati pada Minggu (1/11/2026). Aksi itu menyorot pergeseran anggaran APBD senilai Rp503 miliar dan mendesak transparansi serta audit penggunaan anggaran.

Bantahan soal keterlibatan

Dahnil mengatakan dirinya memang dekat dengan kalangan mahasiswa, namun menegaskan aksi tersebut bukanlah atas perintah atau sponsor dari dirinya. Ia menilai tudingan itu muncul seiring renggangnya hubungan politik dengan pihak bupati.

"Saya heran melihat Bupati, kenapa dirinya harus memaksakan saya untuk menandatangani mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD Deliserdang," ujar Dahnil Ginting.

Awal keretakan hubungan dengan bupati

Dahnil menjelaskan konflik berawal ketika bupati meminta ia menandatangani mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPRD, yang salah satu anggotanya berasal dari Partai Gerindra. Permintaan itu ditolak karena dinilai berpotensi memecah internal partai.

Ia menyebut telah mengonsultasikan soal mosi tidak percaya ke Ketua DPD Partai Gerindra Sumut dan mengikuti arahan Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Dahnil, instruksi partai jelas agar kader tetap kompak dan tidak memicu kegaduhan.

"Ketua DPD melarang saya, sesuai dengan arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, agar kader partai tetap kompak dan tidak perlu ada kegaduhan di tubuh partai Gerindra," ungkapnya.

Kronologi demo dan tuntutan mahasiswa

Pada aksi yang melibatkan HMI, KAMMI, IMM, HIMMAH, dan GMNI tersebut, mahasiswa menyorot pergeseran anggaran dan menuntut audit serta keterbukaan. Unjuk rasa sempat memanas saat adu argumen antara mahasiswa dan Inspektur Kabupaten Deliserdang, Edwin Nasution, yang berujung dorongan antara peserta aksi dan petugas keamanan.

Ketegangan mereda setelah Kapolresta Deliserdang turun langsung menenangkan massa.

Ketua HMI Deliserdang menyampaikan ada sembilan poin tuntutan. Beberapa tuntutan yang dipublikasikan antara lain:

• Audit menyeluruh terhadap APBD Kabupaten Deliserdang;
• Audit program Ibu Jelita;
• Pembayaran penuh hak-hak guru;
• Pemenuhan hak PPPK;
• Pengusutan dugaan keracunan puluhan santri pada peringatan Hari Santri, 22 Oktober lalu.

Implikasi politik dan langkah berikutnya

Dahnil mempertanyakan apakah bupati merupakan kader Partai Gerindra, dan menegaskan jika benar, bupati seharusnya patuh pada arahan partai untuk menjaga persatuan. Ia juga menyatakan setiap kali ada kritik terhadap pemerintahan kabupaten, tudingan kerap diarahkan kepadanya.

"Kalau Bupati memang benar merupakan anggota kader Partai Gerindra, seharusnya patuh kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, yang memerintahkan tidak boleh ada kegaduhan di tubuh Partai Gerindra," kata Dahnil.

Saat ini tuntutan mahasiswa menunggu respons resmi pemerintah kabupaten dan mekanisme audit yang diminta. Semua pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi dan langkah transparan agar persoalan anggaran dapat diselesaikan secara objektif.