PKP Target Serapan APBN 97,48% hingga Akhir 2026

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan serapan APBN sebesar 97,48 persen pada akhir 2026. Target itu diumumkan pada konferensi pers capaian semester I di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026. Langkah ini bagian dari upaya transparansi pengelolaan anggaran dan percepatan program perumahan nasional.

Target anggaran dan alokasi program

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyatakan pagu anggaran 2026 naik dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun. Kenaikan ini menaikkan target pembangunan rumah sebanyak 7.952 unit sehingga total menjadi 414.212 unit.

Didyk menjelaskan sebagian besar anggaran difokuskan pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Alokasi BSPS mencapai Rp8,57 triliun, sekitar 68,40 persen dari total pagu kementerian.

Komposisi anggaran didominasi program fisik yang mencapai 92,67 persen. Program fisik mencakup beberapa kegiatan prioritas sebagai berikut.

• BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
• Penataan kawasan kumuh
• Pembangunan rumah khusus
• Pembangunan rumah susun
• Bantuan prasarana, sarana, dan utilitas

Realisasi hingga 1 Juli 2026

Hingga 1 Juli 2026 realisasi belanja kementerian mencapai Rp2,604 triliun atau 25,27 persen dari pagu awal. Realisasi ini mencakup Program Dukungan Manajemen, BSPS, dan program non-BSPS yang sedang berjalan.

Setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN maupun program perumahan dari Kementerian PKP

KUR Perumahan dan FLPP

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati melaporkan realisasi Kredit Usaha Rakyat peruntukan perumahan sebesar Rp20,3 triliun sampai 30 Juni 2026. Capaian ini menjadi dasar penetapan plafon KUR Perumahan menjadi Rp50 triliun.

Provinsi Jawa Tengah tercatat sebagai penyerap KUR Perumahan terbesar dengan nilai Rp4,6 triliun. Bank Rakyat Indonesia masih memimpin penyaluran KUR dengan realisasi Rp10,55 triliun.

Untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP, subsidi telah disalurkan untuk 93.339 unit rumah. Bank Tabungan Negara menjadi penyalur terbesar dengan 45.726 unit rumah.

Realisasi per sampai dengan 1 Juli 2026 kita sudah ada 93.339 unit rumah subsidi yang sudah realisasi penyaluran KPR subsidi-nya. Ini terbagi memang untuk rumah tapak 93.330 dan rumah susun masih 9

Prioritas dan tantangan pelaksanaan

Forum capaian semester I juga membahas percepatan program prioritas sektor perumahan dan kawasan permukiman. Pembahasan mencakup penyediaan lahan, penguatan regulasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan program nasional.

Ke depan kementerian perlu menjaga ritme penyerapan anggaran dan memastikan distribusi program prioritas berjalan merata. Monitoring bulanan tetap menjadi alat utama untuk mencapai target serapan 97,48 persen pada akhir 2026.