Empat SDN di Ponorogo Nihil Pendaftar SPMB 2026
Ponorogo — Empat Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Ponorogo tidak mendapatkan satu pun siswa baru saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027. Kondisi ini terungkap setelah rekap pendaftaran awal dan menjadi perhatian DPRD setempat pada Rabu (15/7/2026).
Empat sekolah tanpa siswa baru
Empat SD yang tercatat tidak menerima pendaftaran adalah:
- SDN Nailan (Kecamatan Slahung)
- SDN Setono (Kecamatan Jenangan)
- SDN 3 Pomahan (Kecamatan Pulung)
- SDN 4 Tempuran (Kecamatan Sawoo)
Selain keempat sekolah tersebut, sejumlah SD negeri lain di wilayah Kabupaten Ponorogo hanya menerima sedikit siswa baru.
Penyebab menurunnya pendaftar
Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Riyanto, menyatakan fenomena minimnya pendaftar bukan hal baru. Ia menunjuk beberapa faktor penyebab, termasuk penurunan jumlah anak usia sekolah dan pergeseran pilihan orang tua.
“Fenomena ini hampir setiap tahun selalu ada. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, memang karena program keluarga berencana yang dicanangkan pemerintah sehingga jumlah anak usia sekolah menurun,”
Riyanto menambahkan bahwa banyak orang tua kini memilih memasukkan anak ke sekolah swasta atau pondok pesantren yang menawarkan program berbasis agama. Menurutnya, hal ini membuat beberapa SD negeri di wilayah pinggiran kalah bersaing.
Tindak lanjut DPRD dan Dinas Pendidikan
Menanggapi kondisi tersebut, DPRD Ponorogo meminta Dinas Pendidikan melakukan evaluasi dan menyiapkan solusi jangka panjang. Komisi D berencana menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk membahas hasil SPMB 2026 dan langkah perbaikan.
“Nanti akan kami sharing dengan teman-teman di Dinas Pendidikan bagaimana solusi ke depan, termasuk sekolah-sekolah ini nantinya akan seperti apa penanganannya,”
Riyanto menyatakan evaluasi bertujuan agar pelaksanaan penerimaan murid baru tahun berikutnya lebih nyaman dan fleksibel bagi wali murid.
Dampak dan upaya peningkatan daya saing
Komisi D juga mendorong sekolah negeri melakukan inovasi untuk meningkatkan daya tarik. Fokus perbaikan yang diusulkan mencakup penataan program pembelajaran, kerja sama komunitas lokal, dan pendekatan promosi kepada orang tua.
Dengan agenda hearing dan evaluasi, DPRD berharap masalah ini dapat ditangani sistematis sehingga jumlah pendaftar pada SPMB berikutnya kembali meningkat serta distribusi layanan pendidikan menjadi lebih merata.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
Banyuwangi Prioritaskan Anggaran Infrastruktur 2027
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi minta anggaran infrastruktur 2027 diprioritaskan karena proyeksi penurunan p...
Bupati Kediri Pastikan Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan Anak Miskin
Bupati Kediri memastikan Sekolah Rakyat buka akses pendidikan gratis untuk anak keluarga miskin ekstrem dan...
DPRD Jatim Finalisasi Raperda Transportasi Berbasis Aplikasi
DPRD Jawa Timur memfinalisasi Raperda transportasi aplikasi yang atur potongan aplikator, BPJS, keringanan p...
Pemkab Malang Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Bambu
Pemkab Malang memperkuat perhutanan sosial dan hilirisasi bambu untuk mendorong ekonomi hijau, meningkatkan...
PDI Perjuangan: Keberhasilan APBD Jatim Diukur dari Dampak
Fraksi PDI Perjuangan: keberhasilan APBD Jatim harus diukur dari dampak nyata pada kesejahteraan, bukan seka...
Surabaya: Sumbangan HUT ke-81 di RT/RW Harus Sukarela
Pemkot Surabaya menegaskan sumbangan HUT ke-81 di RT/RW harus sukarela, transparan, dan tidak boleh dipaksa...