Banyuwangi Prioritaskan Anggaran Infrastruktur 2027

BANYUWANGI — Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, meminta penyusunan anggaran program pembangunan infrastruktur untuk APBD 2027 disusun berdasarkan skala prioritas. Pernyataan itu disampaikan usai rapat kerja dengan SKPD mitra kerja pada Selasa, 14 Juli 2026, untuk membahas KUA-PPAS APBD 2027. Tujuannya agar dana difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat di tengah proyeksi penurunan kapasitas anggaran.

Skala prioritas untuk kebutuhan dasar

Patemo menegaskan SKPD diminta merancang program dan anggaran 2027 secara lebih rasional. Pembangunan fisik baru diminta ditunda bila tidak mendesak sehingga kemampuan keuangan daerah tetap terjaga.

SKPD kita minta untuk menyusun program dan anggaran tahun 2027 lebih rasional, pembangunan infrastruktur harus berbasis skala prioritas agar sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan mendesak masyarakat, ujar Patemo.

Ia memberi contoh prioritas anggaran yang harus dipertahankan, yaitu perbaikan jalan berlubang, saluran air, irigasi pertanian, jembatan, dan fasilitas umum yang langsung memengaruhi mobilitas warga.

Proyeksi pendapatan dan dampak pada belanja

Rapat KUA-PPAS menunjukkan proyeksi penurunan penerimaan daerah yang signifikan, sehingga alokasi belanja dan belanja modal ikut dipangkas. Komisi IV menekankan penyesuaian prioritas program sesuai kapasitas fiskal.

Alternatif pembiayaan dan langkah lanjutan

Komisi IV mendorong pemerintah daerah dan SKPD mencari sumber pembiayaan lain agar pembangunan tidak hanya bergantung pada APBD. Beberapa opsi yang disarankan antara lain:

• Penguatan sinergi dengan pemerintah pusat untuk mengakses program Instruksi Presiden terkait jalan daerah.
• Optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
• Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
• Upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kalau hanya mengandalkan APBD, pembangunan infrastruktur akan sangat lama. Inovasi pembiayaan ini penting agar pembangunan bisa lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat, terang Patemo.

Dengan target pendapatan dan belanja yang turun, alokasi belanja modal dan program infrastruktur akan fokus pada pemeliharaan dan rehabilitasi. Komisi IV juga meminta SKPD menunda program fisik baru yang tidak mendesak agar risiko defisit dapat dihindari.

Ke depan, keputusan final mengenai KUA-PPAS akan menentukan detail alokasi tiap dinas. Langkah kreatif mencari pembiayaan eksternal dan penajaman prioritas program dinilai krusial agar layanan dasar masyarakat tetap terjaga meski anggaran menyusut.