Politik

Bupati Kediri Pastikan Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan Anak Miskin

Bagikan:
Bupati Kediri meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi I yang menyediakan pendidikan dan asrama gratis bagi siswa keluarga miskin...

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan Program Sekolah Rakyat tidak hanya administratif, melainkan membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem.

KEDIRI — Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat agar memberikan dampak nyata. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kediri, Kecamatan Plosoklaten, Selasa, 14 Juli 2026.

Kunjungan, dialog, dan peserta

Pada kunjungan yang dilengkapi open house, Bupati berdialog langsung dengan siswa dan orang tua. Tampak hadir jajaran Forkopimda, TP PKK Kabupaten Kediri, dan perwakilan Kementerian Sosial. Pemerintah daerah ikut serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Tujuan Program dan layanan

Program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi oleh Presiden, bertujuan menjaga akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem. Di sekolah ini siswa mendapatkan layanan pendidikan formal sekaligus fasilitas asrama tanpa biaya.

Bagaimanapun pendidikan merupakan cara untuk memutus mata rantai kemiskinan,

Bupati menekankan indikator keberhasilan bukan hanya jumlah penerimaan, melainkan kemampuan siswa melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi dan meningkatkan taraf hidup keluarga.

Data kapasitas dan perkembangan

Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi I menampung 248 siswa baru: 23 siswa SD, 107 siswa SMP, dan 118 siswa SMA. Selain itu, sekolah memiliki 99 siswa angkatan pertama yang kini berada di kelas XI SMA.

  • Jumlah siswa baru 2026/2027: 248 (23 SD, 107 SMP, 118 SMA)
  • Siswa angkatan pertama di kelas XI: 99

Dukungan pemerintah daerah

Kepala Sekolah Fadeli menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kediri, mulai dari penyediaan lahan hingga penugasan tenaga pendidik melalui Dinas Pendidikan. Saat ini tenaga pendidik yang tersedia antara lain enam guru kelas SD, satu guru PJOK, dan 13 guru SMP.

Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan penyelenggaraan sekolah ini berkualitas dan berkelanjutan. Bupati menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar program benar-benar memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait