Bupati Kediri Pastikan Sekolah Rakyat Buka Akses Pendidikan Anak Miskin
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana memastikan Program Sekolah Rakyat tidak hanya administratif, melainkan membuka akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem.
KEDIRI — Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmennya mengawal pelaksanaan Program Sekolah Rakyat agar memberikan dampak nyata. Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kediri, Kecamatan Plosoklaten, Selasa, 14 Juli 2026.
Kunjungan, dialog, dan peserta
Pada kunjungan yang dilengkapi open house, Bupati berdialog langsung dengan siswa dan orang tua. Tampak hadir jajaran Forkopimda, TP PKK Kabupaten Kediri, dan perwakilan Kementerian Sosial. Pemerintah daerah ikut serta memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Tujuan Program dan layanan
Program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi oleh Presiden, bertujuan menjaga akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem. Di sekolah ini siswa mendapatkan layanan pendidikan formal sekaligus fasilitas asrama tanpa biaya.
Bagaimanapun pendidikan merupakan cara untuk memutus mata rantai kemiskinan,
Bupati menekankan indikator keberhasilan bukan hanya jumlah penerimaan, melainkan kemampuan siswa melanjutkan pendidikan hingga jenjang lebih tinggi dan meningkatkan taraf hidup keluarga.
Data kapasitas dan perkembangan
Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi I menampung 248 siswa baru: 23 siswa SD, 107 siswa SMP, dan 118 siswa SMA. Selain itu, sekolah memiliki 99 siswa angkatan pertama yang kini berada di kelas XI SMA.
- Jumlah siswa baru 2026/2027: 248 (23 SD, 107 SMP, 118 SMA)
- Siswa angkatan pertama di kelas XI: 99
Dukungan pemerintah daerah
Kepala Sekolah Fadeli menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kediri, mulai dari penyediaan lahan hingga penugasan tenaga pendidik melalui Dinas Pendidikan. Saat ini tenaga pendidik yang tersedia antara lain enam guru kelas SD, satu guru PJOK, dan 13 guru SMP.
Pemerintah Kabupaten Kediri menyatakan akan berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan penyelenggaraan sekolah ini berkualitas dan berkelanjutan. Bupati menegaskan pihaknya akan terus mengawal agar program benar-benar memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.
Berita Terkait
DPRD Ngawi Minta Evaluasi SPMB 2026, Satu SD Negeri Nihil Pendaftar
DPRD Ngawi minta evaluasi SPMB 2026 setelah beberapa SD negeri kekurangan pendaftar; satu sekolah sama sekal...
PDI Perjuangan Blitar Gelar Musyawarah Ranting Serentak 14-20 Juli
DPC PDI Perjuangan Kota Blitar menggelar Musyawarah Ranting serentak 14-20 Juli 2026 untuk regenerasi kader...
DPRD Jember: Lengkapi Administrasi Kependudukan untuk Akses Layanan
Ketua Komisi B DPRD Jember mengingatkan warga untuk melengkapi KTP dan KK agar dapat mengakses layanan publi...
Pelantikan Pejabat Sumenep: 25 Orang Dilantik untuk Penyegaran
Pemkab Sumenep melantik 25 pejabat administrator di Pendopo Agung Keraton pada 13 Juli 2026 untuk penyegaran...
KONI Trenggalek Dorong Kompetisi Sepak Bola Usia Dini Rutin
KONI Trenggalek mendorong kompetisi sepak bola usia dini rutin lewat Turnamen Piala Kemerdekaan untuk melahi...
Kota Batu Didesak Percepat Digitalisasi Pembayaran untuk Tutup Kebocoran PAD
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu mendesak percepat digitalisasi pembayaran QRIS dan non-tunai untuk menu...