DPRD Jatim Finalisasi Raperda Transportasi Berbasis Aplikasi

SURABAYA, 14 Juli 2026 — DPRD Jawa Timur memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Transportasi Berbasis Aplikasi untuk memberi kepastian hukum bagi pengemudi aplikator. Raperda ini mengatur mekanisme potongan aplikator, perlindungan BPJS, keringanan pajak, dan sanksi bagi perusahaan aplikasi.

Empat substansi utama jadi fokus pembahasan

Pembahasan dipimpin Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Ketua Bapemperda DPRD Jawa Timur, Yordan Batara Goa, menyatakan empat poin utama menjadi fokus penyempurnaan naskah akademis Raperda.

• Mekanisme potongan yang dikenakan aplikator kepada mitra pengemudi.
• Perlindungan jaminan sosial, khususnya kepesertaan BPJS bagi pengemudi.
• Pengaturan keringanan pajak bagi pengemudi berbasis aplikator.
• Sanksi tegas bagi perusahaan aplikasi yang melanggar ketentuan.

Kepastian potongan aplikator

Salah satu keluhan utama mitra pengemudi adalah tidak jelasnya dasar perhitungan potongan. DPRD ingin menghindari multitafsir antara aplikator dan driver online di lapangan.

"Kami ingin kejelasan ini diatur dalam Perda agar tidak menimbulkan multitafsir di lapangan antara aplikator dengan driver online. Meskipun Peraturan Presiden terbaru sudah menetapkan batas maksimal potongan sebesar 8 persen, namun hingga kini belum ada kejelasan apakah persentase tersebut dihitung dari tarif kotor atau tarif bersih," ujar Yordan.

Perlindungan BPJS dan peran pemerintah daerah

DPRD memasukkan jaminan sosial sebagai substansi penting. Pemerintah daerah diminta membantu pembiayaan kepesertaan BPJS bagi pengemudi jika kemampuan fiskal memungkinkan.

"Pemerintah daerah juga bisa membantu terkait BPJS ini jika kemampuan fiskal daerah memungkinkan," katanya.

Keringanan pajak dan sanksi bagi aplikator

Raperda juga akan mengatur keringanan pajak untuk meringankan beban pengemudi. Selain itu, regulasi dirancang memuat sanksi jelas agar pelanggaran oleh aplikator dapat ditindak dan menimbulkan efek jera.

"Ini perlu dirumuskan dengan jelas supaya ada efek jera bagi aplikator yang melanggar," tegas Yordan, yang juga Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Tahapan pembahasan dan harapan ke depan

Yordan menyebut Raperda inisiatif DPRD ditargetkan masuk pembahasan internal pada Agustus 2026. Setelah mendapat persetujuan rapat paripurna, pembahasan akan dilanjutkan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelum penetapan menjadi Perda.

Dengan regulasi ini, DPRD berharap tercipta kepastian hukum yang adil bagi aplikator, mitra pengemudi, dan masyarakat pengguna transportasi berbasis aplikasi di Jawa Timur.