Kota Batu Didesak Percepat Digitalisasi Pembayaran untuk Tutup Kebocoran PAD

Batu — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Batu mendesak Pemerintah Kota Batu mempercepat penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis QRIS, transfer, dan kartu elektronik yang terintegrasi real-time. Desakan itu muncul setelah rapat paripurna persetujuan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 pada Senin, 13 Juli 2026, sebagai upaya menekan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki akuntabilitas keuangan daerah.

Tekanan untuk digitalisasi pembayaran

Fraksi PDI Perjuangan menilai capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus diikuti perbaikan pengelolaan penerimaan. Anggota fraksi, Punjul Santoso, menyebut dominasi mekanisme manual membuka celah kebocoran di sektor ritel bawah.

Fraksi PDI Perjuangan melihat belum ada solusi konkret dari eksekutif untuk mendata potensi PAD secara akurat. Akibatnya, target tidak pernah terpenuhi karena kebocoran terus terjadi di sektor retail bawah.

Menurut Punjul, penerapan pembayaran digital menyeluruh akan memperkecil ruang manipulasi dan mempercepat pencatatan penerimaan secara real-time.

Kinerja PAD 2025: target belum tercapai

Berdasarkan realisasi APBD 2025, total pendapatan daerah mencapai Rp1,092 triliun atau 99,20 persen dari target. Namun, realisasi itu lebih banyak ditopang penerimaan transfer dari pusat, sedangkan target PAD belum terpenuhi.

Dari target PAD sebesar Rp327,98 miliar, realisasinya hanya Rp302,95 miliar, sehingga terdapat kekurangan sekitar Rp25 miliar. Fraksi menilai kekurangan ini merupakan indikasi kebocoran dan lemahnya pendataan potensi pajak serta retribusi daerah.

SiLPA besar dan implikasinya

Fraksi juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 yang mencapai Rp126,22 miliar. Angka ini dinilai mencerminkan belum optimalnya realisasi belanja, khususnya belanja modal dan pembangunan infrastruktur.

SiLPA yang besar ini menunjukkan realisasi belanja modal dan infrastruktur belum optimal. Masyarakat dirugikan apabila pembangunan terus tertunda. Karena itu, kami meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja perangkat daerah terkait.

Permintaan evaluasi dan langkah berikutnya

Fraksi PDI Perjuangan mendesak eksekutif segera menyiapkan roadmap digitalisasi pembayaran yang mencakup sosialisasi, integrasi sistem, dan pengawasan real-time. Mereka juga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap potensi PAD di sektor ritel bawah dan perbaikan proses pencatatan penerimaan.

Data keuangan ringkas

Desakan ini menegaskan kebutuhan percepatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah konkret menutup kebocoran PAD dan mempercepat realisasi pembangunan.