DPRD Surabaya Tekankan Anggaran untuk Banjir dan Ekonomi

SURABAYA — DPRD Kota Surabaya menegaskan seluruh alokasi anggaran daerah harus memberi manfaat nyata bagi warga. Dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 yang berlanjut pada 13 Juli 2026, DPRD menempatkan penanganan banjir dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai prioritas utama yang akan dikawal dalam PAK 2026 dan APBD Murni 2027.

Pembahasan APBD dan tahapan politik

Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri menyampaikan pembahasan kini memasuki tahapan kerja komisi dan panitia khusus setelah Wali Kota memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pada Senin (13/7/2026). Jawaban pemerintah kota dianggap telah merespons masukan fraksi dan menjadi dasar pembahasan lanjutan.

"Ke depan, seluruh anggaran akan terus kita dorong untuk kepentingan masyarakat. Prioritas yang paling mendesak di antaranya adalah penanganan banjir dan peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal-hal tersebut nantinya akan kita bahas lebih lanjut dalam pembahasan PAK maupun APBD Murni Tahun Anggaran 2027,"

SiLPA 2025 dan kondisi BUMD

DPRD mencermati sisa lebih perhitungan anggaran atau SiLPA Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp516 miliar. Angka ini berasal dari sisa anggaran, kontribusi BUMD, dan efisiensi pada sejumlah pos belanja.

Syaifuddin menilai besaran SiLPA masih dalam batas wajar karena berada di bawah ambang maksimal 10 persen dari total APBD. Meski demikian, DPRD meminta transparansi dan rencana pemanfaatan agar dana itu segera dirasakan masyarakat.

DPRD juga menyoroti kinerja beberapa BUMD yang belum optimal dalam menyalurkan dividen. Namun DPRD menegaskan dukungan pada BUMD yang bergerak di pelayanan publik tetap diperlukan, dengan catatan orientasi layanan harus lebih diutamakan.

Prioritas anggaran: banjir dan ekonomi kerakyatan

Penanganan banjir menjadi perhatian utama mengingat dampaknya terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi. Sumber daya anggaran akan diarahkan untuk mitigasi, pengendalian, dan perbaikan infrastruktur drainase.

Sementara itu penguatan ekonomi kerakyatan difokuskan untuk mendukung usaha kecil, akses permodalan, dan program pemberdayaan yang langsung menyentuh masyarakat bawah. DPRD menekankan program harus terukur dan berdampak cepat.

Proses selanjutnya dan pengawasan

Wali Kota Surabaya menyambut baik masukan DPRD dan menyatakan semua catatan fraksi akan menjadi bahan evaluasi untuk penyusunan kebijakan dan program selanjutnya. Pembahasan akan dilanjutkan di tingkat komisi dan pansus sebelum DPRD mengeluarkan rekomendasi resmi.

Rekomendasi itu nantinya menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran daerah. Langkah ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan memastikan anggaran memberikan manfaat langsung bagi warga Surabaya.