Pemkab Malang Dorong Ekonomi Hijau Berbasis Bambu

Bupati Malang HM Sanusi menegaskan komitmennya mengembangkan ekonomi hijau berbasis bambu melalui penguatan perhutanan sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan.

MALANG — Bupati Malang HM Sanusi menyatakan Pemerintah Kabupaten Malang akan mengembangkan ekonomi hijau berbasis bambu melalui penguatan perhutanan sosial dan hilirisasi produk bambu. Pernyataan itu disampaikan saat mendampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan dalam Rembug Perhutanan Sosial di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, pada Minggu lalu.

Potensi bambu sebagai sumber ekonomi

Sanusi menilai Kabupaten Malang memiliki sumber daya bambu yang besar dan berpotensi diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah. Pengolahan bambu dapat membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar kawasan hutan dan memperluas mata pencaharian lokal.

Menurutnya, pengembangan komoditas itu diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.

“Pengembangan ekonomi hijau ini tak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat, tapi juga menjaga kelestarian hutan sebagai penyangga kehidupan,” tegas Sanusi, dikutip Selasa (14/7/2026).

Penguatan kelembagaan perhutanan sosial

Pemerintah Kabupaten Malang berencana memperkuat kelembagaan kelompok perhutanan sosial melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan akses pasar, dan penguatan kemitraan lintas sektor. Langkah ini ditujukan agar kelompok lebih mandiri secara ekonomi dan berkelanjutan.

Sanusi menekankan pentingnya pembinaan teknis dan akses terhadap fasilitas hilirisasi sehingga produk bambu dapat bernilai jual lebih tinggi di pasar lokal maupun regional.

Peran perempuan dan aspirasi masyarakat

Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menyoroti peran strategis perempuan dalam mengembangkan industri hasil hutan bukan kayu, termasuk produk berbasis bambu. Keterlibatan perempuan dinilai penting untuk membuat ekonomi hijau lebih inklusif.

Dalam dialog bersama pemerintah pusat dan daerah, kelompok perhutanan sosial menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain:

• Kebutuhan pendampingan teknis dan pelatihan
• Akses pembiayaan untuk usaha hilir
• Pengembangan industri hilir produk berbasis bambu

Prospek dan langkah ke depan

Sanusi optimistis sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan akan menjadikan bambu sebagai penggerak ekonomi baru yang berkelanjutan. Fokus kebijakan akan diarahkan pada hilirisasi, pemberdayaan kelompok, dan pembangunan jejaring pasar.

Dengan langkah terencana, diharapkan pengembangan bambu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga fungsi ekologis hutan di Kabupaten Malang.