PDI Perjuangan: Keberhasilan APBD Jatim Diukur dari Dampak

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menegaskan keberhasilan APBD harus terlihat dari dampak pada kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka fiskal.

SURABAYA — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur menyatakan ukuran keberhasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak boleh hanya dari capaian pendapatan, realisasi belanja, atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pernyataan itu disampaikan saat rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/7/2026).

Ringkasan capaian APBD 2025

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berhasil merealisasikan pendapatan daerah sebesar 104,65 persen dari target dan realisasi belanja sebesar 93,82 persen. Provinsi ini juga mempertahankan opini WTP dari BPK RI serta mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,33 persen.

Pesan utama fraksi

Meski mengapresiasi angka-angka tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menekankan hasil fiskal harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup warga. Juru Bicara fraksi, Guntur Wahono, menilai fokus harus bergeser dari sekadar administratif ke dampak nyata.

"Ukuran keberhasilan APBD tidak boleh berhenti hanya pada tingginya pendapatan, serapan anggaran, atau sekadar pemenuhan administratif. Esensi utama APBD adalah bagaimana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu dikonversi menjadi hasil pembangunan yang konkret bagi rakyat."

Catatan SiLPA dan tantangan sosial

Fraksi mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 mencapai Rp1,12 triliun. Dari jumlah itu, sebagian besar—sekitar Rp834,77 miliar—berasal dari sisa belanja pegawai.

Guntur mengingatkan besarnya SiLPA perlu dievaluasi karena Jawa Timur masih menghadapi persoalan mendasar, antara lain:

• Jumlah penduduk miskin sekitar 3,80 juta jiwa.
• Rata-rata lama sekolah 8,39 tahun.
• Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK sebesar 5,99 persen.

Rekomendasi strategis fraksi

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi PDI Perjuangan mengajukan lima rekomendasi utama untuk perbaikan penganggaran dan pelaksanaan belanja daerah.

• Transformasi perencanaan dan penganggaran berbasis hasil.
• Peningkatan efektivitas belanja pada sektor produktif.
• Percepatan pembangunan sumber daya manusia.
• Penguatan ekonomi inklusif melalui pertanian, perikanan, koperasi, dan UMKM.
• Reformasi birokrasi melalui digitalisasi layanan dan sistem monitoring yang transparan.

Keputusan dan implikasi

Meskipun memberi catatan kritis, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Fraksi berharap rekomendasi itu diimplementasikan demi peningkatan kualitas layanan publik dan kesejahteraan warga Jawa Timur.

Implikasinya, menurut fraksi, adalah perubahan orientasi dari pencapaian administratif menuju hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung masyarakat di bidang pendidikan, pekerjaan, dan pengentasan kemiskinan.