DPRD Jatim: Keberhasilan APBD Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat

SURABAYA — Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono menegaskan keberhasilan pengelolaan APBD harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, bukan semata pendapatan daerah atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025, Senin (13/7/2026).

Inti pernyataan DPRD

Deni menyatakan capaian pendapatan yang melampaui target patut diapresiasi. Namun ia menekankan bahwa kualitas belanja daerah lebih penting. APBD harus menyasar program yang efektif dan tepat sasaran sehingga kesejahteraan meningkat.

"Capaian pendapatan daerah yang melampaui target tentu patut diapresiasi. Namun, yang lebih penting adalah memastikan APBD benar-benar berkualitas, yakni anggaran yang terserap secara efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,"

Rekomendasi DPRD untuk P-APBD 2026

DPRD Jawa Timur telah menyampaikan rekomendasi lewat Badan Anggaran. Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi Pemprov dalam menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026.

• Memfokuskan belanja daerah pada peningkatan layanan publik.
• Mempercepat pembangunan infrastruktur yang prioritas.
• Menegaskan program pengentasan kemiskinan yang berdampak langsung.
• Mengevaluasi kinerja OPD dan optimalisasi aset daerah.
• Meningkatkan kinerja BUMD dan pemanfaatan SiLPA secara produktif.

Pengukuran hasil dan akuntabilitas

Deni menekankan setiap program yang dibiayai APBD harus memiliki indikator kinerja terukur. Dengan indikator jelas, setiap rupiah anggaran dapat dievaluasi kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.

"APBD tidak boleh hanya dinilai dari besarnya pendapatan atau opini WTP. Ukuran keberhasilannya adalah sejauh mana anggaran mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Langkah lanjutan dan harapan DPRD

DPRD mendorong agar rekomendasi tersebut menjadi pijakan dalam penyusunan P-APBD 2026. Fokusnya pada tata kelola keuangan yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi hasil.

Deni berharap evaluasi bersama terhadap laporan pertanggungjawaban APBD menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar kewajiban administratif. Tujuannya adalah percepatan pemerataan pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur.