Prabowo Perintahkan Harga Khusus BBM Nelayan Rp15.000/L
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemberian harga khusus BBM sebesar Rp15.000 per liter untuk pengusaha nelayan pemilik kapal ukuran 30–200 GT. Instruksi ini disampaikan dalam rapat terbatas di Kediaman Hambalang, Bogor, dan dimaksudkan untuk meringankan beban operasional sektor perikanan.
Harga, latar belakang, dan besaran dukungan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa harga BBM non-subsidi sempat mencapai Rp21.300 per liter. Untuk nelayan berskala kecil (di bawah 30 GT) selama ini sudah diberi harga Rp6.800 per liter.
Menko Airlangga menyebutkan bahwa harga BBM non-subsidi berdasar rata-rata produksi solar dalam negeri dapat dipatok pada Rp18.600 per liter. Selisih dukungan sekitar Rp3.600 per liter akan ditanggung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), bukan oleh APBN.
"Karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan. Tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter,"
Skema pembiayaan dan kuota
Skema penopang harga ditetapkan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Menteri Airlangga menegaskan BPDP memiliki kecukupan dana untuk menutup gap subsidi.
- Harga khusus: Rp15.000 per liter
- Harga non-subsidi rata-rata: Rp18.600 per liter
- Selisih dukungan: sekitar Rp3.600 per liter, dibiayai BPDP
- Kuota untuk pengusaha nelayan: 400.000 ton untuk enam bulan
"Oleh karena itu, Pak Menteri ESDM akan membuat, mengeluarkan, regulasi. Ini terkait dengan subsidi tersebut, yang besarnya subsidi kira-kira Rp3.600 itu akan dibiayai oleh BPDP,"
Langkah regulasi dan distribusi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan akan menerbitkan surat keputusan sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Ia menegaskan pembiayaan dukungan harga menggunakan dana non-APBN dan prosesnya akan diatur melalui regulasi ESDM.
“Ini semua dalam rangka bagaimana memberikan rasa kepastian bagi saudara-saudara kita pelaku usaha di sektor perikanan karena harganya agak tinggi sekarang. Nah dengan harga Rp15 ribu ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nilai yang 30 GT ke atas,”
Bahlil juga menekankan pentingnya koordinasi penyaluran agar bantuan tepat sasaran. Titik-titik penyaluran akan ditentukan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk mencegah penyalahgunaan.
"Kami segera akan membuat surat keputusan dari ESDM untuk ditindaklanjuti,"
Dampak dan prospek
Langkah ini diharapkan memberi kepastian biaya operasi bagi pengusaha nelayan ukuran menengah dan besar, menjaga kelangsungan tangkapan, dan stabilitas pasokan ikan. Implementasi akan bergantung pada penerbitan regulasi dan koordinasi antar-menteri terkait distribusi serta pengawasan penerima manfaat.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Ekspor Industri Pengolahan Jan–Agu 2026 Tembus USD159,55 Miliar
Ekspor industri pengolahan Januari–Agustus 2026 mencapai USD159,55 miliar (Rp2.855,48 triliun), tumbuh 7,87%...
OJK Minta Perbankan Perkuat IT, Kebijakan Dividen Disesuaikan
OJK minta bank perkuat keamanan IT; dividend payout akan disesuaikan agar bank punya ruang investasi teknolo...
OJK Luncurkan Roadmap Perbankan 2026-2030, Lima Prioritas Utama
OJK meluncurkan RP3I 2026–2030 di Bali untuk memperkuat perbankan dengan lima prioritas, empat enabler, dan...
APBN 2027: Target Pertumbuhan 6% Jadi Tantangan Utama
Target 6% pada APBN 2027 jadi tantangan; investasi harus tumbuh 10-12% untuk mendorong ekonomi, kata Kepala...
Ekspor Manufaktur Agustus 2026 Tumbuh 12,48%, Topang Surplus
Manufaktur naik 12,48% pada Agustus 2026, dorong ekspor USD26,61 miliar dan neraca perdagangan surplus USD3,...
Briket Kayu Indonesia Dilirik Buyer Spanyol untuk Restoran Profesional
Calon buyer Spanyol menunjukkan minat pada briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk restoran profesiona...