Kredit UMKM Tumbuh Jauh Lebih Lambat dibanding Perbankan
Sekretaris Kementerian UMKM, Loto Srinaita Ginting, menyatakan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tumbuh lebih lambat dibandingkan kredit perbankan nasional pada periode Januari 2023 hingga April 2026. Pernyataan itu disampaikan saat rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin, 13 Juli 2026, dan menyorot penurunan porsi kredit UMKM terhadap total kredit bank.
Data pertumbuhan kredit 2023–2026
Berdasarkan data yang disampaikan, total kredit perbankan tumbuh sebesar 38,9 persen dalam periode Januari 2023 hingga April 2026. Nilai nominalnya meningkat dari Rp6.383 triliun menjadi Rp8.865 triliun. Sementara itu, kredit yang disalurkan kepada UMKM hanya tumbuh sekitar 13 persen, dari Rp1.332 triliun menjadi Rp1.505 triliun.
Porsi kredit UMKM menyusut
Konsekuensi dari pertumbuhan yang melambat itu terlihat pada porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan. Pada Januari 2023, porsi UMKM mencapai sekitar 20,9 persen, namun per April 2026 turun menjadi sekitar 17 persen. Penurunan ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan dan lembaga keuangan.
"Meskipun kredit perbankan juga pertumbuhannya melambat, namun dibandingkan kredit UMKM relatif jauh lebih lambat,"
Respons Kementerian UMKM
Untuk merespons tren tersebut, Kementerian UMKM meminta dukungan pemangku kepentingan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha kecil. Kementerian terus mendorong sejumlah program agar pelaku usaha lebih mudah memperoleh modal.
Langkah konkret yang disebutkan meliputi:
- Penguatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar syarat dan penyaluran lebih efektif.
- Pemberian pendampingan pembiayaan untuk meningkatkan kelayakan usaha penerima kredit.
- Sinergi dengan berbagai lembaga keuangan untuk memperbesar kapasitas penyaluran.
Dampak dan prospek
Penurunan porsi kredit UMKM dapat memperlemah akses modal bagi segmen usaha yang mempekerjakan banyak tenaga kerja. Jika ketimpangan pembiayaan berlanjut, pertumbuhan usaha mikro dan kecil berisiko melambat, sehingga mempengaruhi pemulihan ekonomi di level lokal.
Ke depan, keberhasilan program seperti penguatan KUR dan pendampingan menjadi kunci untuk meningkatkan penyaluran kredit UMKM. Pengawasan dan kolaborasi antarlembaga perlu diperkuat agar target inklusi keuangan bagi UMKM tercapai.
Analis bisnis yang mengulas perkembangan industri, korporasi, dan peluang investasi.
Berita Terkait
Pemerintah Diversifikasi PNBP lewat SDA, Aset, dan Layanan
Pemerintah diversifikasi PNBP lewat optimalisasi SDA, aset negara, dan layanan K/L untuk memperkuat pendapat...
IHSG Menguat 44,59 Poin di Tengah Aksi Penyampaian Pendapat
IHSG menguat 44,59 poin ke 6.450,27 pada penutupan sesi I 27 Agustus 2026, meski ada aksi penyampaian pendap...
APBN 2027: Shock Absorber dan Pendorong Pertumbuhan
Pemerintah arahkan APBN 2027 sebagai shock absorber dan pendorong pertumbuhan, dengan belanja Rp4.097,2 tril...
Pemerintah Usulkan Defisit RAPBN 2027 2,4% dari PDB
Pemerintah mengusulkan defisit RAPBN 2027 sebesar 2,4% PDB untuk dorong pertumbuhan dan jaga keberlanjutan f...
Harga Emas Pegadaian Turun, Galeri24 dan UBS Melemah 27 Agustus 2026
Harga emas Pegadaian turun pada 27 Agustus 2026; Galeri24 melemah Rp29.000/g dan UBS turun Rp20.000/g, penye...
Rupiah Melemah ke Rp17.781, Dolar AS Rebound Usai Data PCE
Rupiah melemah ke Rp17.781 per dolar AS pada pembukaan 27 Agustus 2026 setelah dolar AS menguat akibat data...