DPRD Ngawi Minta Evaluasi SPMB 2026, Satu SD Negeri Nihil Pendaftar

Ngawi — DPRD Kabupaten Ngawi menyoroti beberapa Sekolah Dasar (SD) negeri yang gagal memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada SPMB Tahun Ajaran 2026/2027. Kondisi ini terungkap setelah data menunjukkan penurunan jumlah pendaftar dan satu SD negeri yang tidak memperoleh murid baru sama sekali. Dewan meminta evaluasi cepat dan solusi agar tidak berulang di tahun berikutnya.

Rencana pemanggilan dan evaluasi

Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) melalui rapat dengar pendapat (RDP). Tujuannya meminta penjelasan sekaligus menyusun langkah perbaikan. Tri Suprih Wardoyo, anggota Komisi II, menekankan pentingnya tindakan cepat untuk menjaga keberlangsungan sekolah negeri.

"Kami akan memanggil Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini sekaligus mencari solusi agar kondisi seperti ini tidak terus terjadi pada tahun-tahun berikutnya,"

— Tri Suprih Wardoyo, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Ngawi

Data pendaftaran dan sekolah terdampak

Berdasarkan data Dikbud Kabupaten Ngawi, jumlah peserta didik baru jenjang SD pada tahun ajaran 2026/2027 tercatat 7.255 siswa. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang hampir mencapai 7.320 siswa.

Dari total 502 sekolah dasar di Kabupaten Ngawi—terdiri atas 471 SD negeri dan 31 SD swasta—tercatat beberapa sekolah dengan penerimaan sangat minim.

Secara rata-rata, jumlah siswa baru per sekolah berkisar 13–14 orang, namun distribusi tidak merata karena ada sekolah dengan lebih dari satu rombongan belajar, sementara yang lain hanya memperoleh beberapa murid.

Penyebab dan opsi solusi

Tri Suprih mendorong agar koordinator wilayah pendidikan, pengawas, dan kepala sekolah segera berinovasi untuk meningkatkan daya tarik SD negeri. Fokus inovasi meliputi kualitas pembelajaran, layanan pendidikan, serta program unggulan yang jelas bagi masyarakat.

"Kami mendorong Dinas Pendidikan melalui koordinator wilayah, pengawas, hingga kepala sekolah untuk melakukan inovasi di tingkat sekolah sehingga orang tua tertarik menyekolahkan anaknya di SD negeri,"

— Tri Suprih Wardoyo

Salah satu opsi yang akan dikaji jika penurunan berlanjut adalah regrouping atau penggabungan sekolah, agar pemanfaatan tenaga pendidik dan sumber daya menjadi lebih efektif.

Dampak dan langkah ke depan

Jika tren penurunan murid terus terjadi, pemerintah daerah perlu evaluasi menyeluruh termasuk pemetaan mutu dan ketersediaan layanan pendidikan. RDP yang direncanakan diharapkan menghasilkan rekomendasi teknis untuk meningkatkan pendaftaran dan memastikan layanan pendidikan tetap merata.