Baleg Dorong RUU Air Minum dan Sanitasi Percepat Penurunan Stunting
Badan Legislasi (Baleg) DPR
RUU dan upaya percepatan penurunan stunting
Anggota Baleg DPR, Gamal Albinsaid, menilai RUU ini harus memperluas paradigma kebijakan. Ia menekankan bahwa pengaturan tidak cukup berhenti pada penyediaan air dan fasilitas sanitasi saja.
"Undang-undang ini jangan hanya terjebak pada water and sanitation. Ini juga harus linear dengan gerakan dunia yang memberikan aspek mendalam dalam konteks higienitas,"
Peran higienitas terhadap kualitas sumber daya manusia
Menurut Gamal, akses air minum dan sanitasi yang layak berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ia menyebutkan data bahwa sekitar 20 persen anak Indonesia masih mengalami tengkes.
"Bahkan kalau di penelitian itu bisa dua setengah kali lipat risiko tengkes ada anak-anak dengan sanitasi yang buruk,"
Dengan demikian, RUU diharapkan mengintegrasikan aspek higienitas untuk menurunkan risiko penyakit dan gangguan tumbuh kembang anak.
Pembiayaan dan jaminan akses bagi masyarakat miskin
Gamal meminta kajian mendalam terhadap konsep full cost recovery dalam RUU. Ia memperingatkan skema pembiayaan tidak boleh membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
RUU harus menjamin akses air minum, sanitasi, dan layanan higienitas bagi kelompok miskin. Selain itu, diperlukan kewajiban kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak atas air bersih terpenuhi.
"Undang-undang ini harus mampu menjamin pemberian akses air minum, sanitasi, dan higiene untuk masyarakat level bawah. Tanpa adanya skema yang kuat, hak masyarakat untuk mendapatkan air tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik,"
Penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi
Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan nasional. Pembagian kewenangan yang jelas dan harmonisasi regulasi dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
Harapan dan implikasi
Gamal berharap RUU ini tidak hanya menjadi dasar hukum penyediaan layanan dasar. Ia ingin beleid itu menjadi instrumen strategis untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
Jika RUU mengakomodasi elemen higienitas, pembiayaan pro-rakyat, dan penataan kelembagaan, kebijakan tersebut berpotensi mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Wakapolri Ajak Buruh Perkuat Sinergi Lindungi Hak Pekerja
Wakapolri Dedi Prasetyo ajak buruh perkuat sinergi dengan Polri di Rakernas KSPI 2026 untuk lindungi hak pek...
Eks Hotel Sultan Berpotensi Dirobohkan dalam Penataan GBK
Menteri Rosan Roeslani menyatakan eks Hotel Sultan berpotensi dirobohkan dalam rencana penataan menyeluruh k...
Kemenbud Dorong Pelurusan Sejarah W.R. Soepratman dan Perkuat Literasi
Kemenbud mendorong pelurusan sejarah W.R. Soepratman dan memperkuat literasi kepahlawanan untuk mengenalkan...
Prabowo Resmikan 1.151 Km Jalan Daerah, Tekan Biaya Logistik
Presiden resmikan 1.151 km jalan daerah di 37 provinsi untuk memperkuat konektivitas dan menurunkan biaya lo...
Presiden Minta Hotel Sultan Jadi Ikon Baru Indonesia
Presiden Prabowo minta kawasan Hotel Sultan dikembangkan jadi ikon baru Indonesia terintegrasi dengan GBK; r...
Menteri ESDM Minta PLN Segera Atasi Pemadaman Bergilir
Menteri ESDM minta PLN segera atasi pemadaman bergilir dengan langkah teknis terukur, sambil memastikan paso...