Nasional

Baleg Dorong RUU Air Minum dan Sanitasi Percepat Penurunan Stunting

Bagikan:
Rapat Baleg DPR membahas RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Kompleks Parlemen Senayan

Badan Legislasi (Baleg) DPR

RUU dan upaya percepatan penurunan stunting

Anggota Baleg DPR, Gamal Albinsaid, menilai RUU ini harus memperluas paradigma kebijakan. Ia menekankan bahwa pengaturan tidak cukup berhenti pada penyediaan air dan fasilitas sanitasi saja.

"Undang-undang ini jangan hanya terjebak pada water and sanitation. Ini juga harus linear dengan gerakan dunia yang memberikan aspek mendalam dalam konteks higienitas,"

Peran higienitas terhadap kualitas sumber daya manusia

Menurut Gamal, akses air minum dan sanitasi yang layak berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ia menyebutkan data bahwa sekitar 20 persen anak Indonesia masih mengalami tengkes.

"Bahkan kalau di penelitian itu bisa dua setengah kali lipat risiko tengkes ada anak-anak dengan sanitasi yang buruk,"

Dengan demikian, RUU diharapkan mengintegrasikan aspek higienitas untuk menurunkan risiko penyakit dan gangguan tumbuh kembang anak.

Pembiayaan dan jaminan akses bagi masyarakat miskin

Gamal meminta kajian mendalam terhadap konsep full cost recovery dalam RUU. Ia memperingatkan skema pembiayaan tidak boleh membebani masyarakat berpenghasilan rendah.

RUU harus menjamin akses air minum, sanitasi, dan layanan higienitas bagi kelompok miskin. Selain itu, diperlukan kewajiban kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak atas air bersih terpenuhi.

"Undang-undang ini harus mampu menjamin pemberian akses air minum, sanitasi, dan higiene untuk masyarakat level bawah. Tanpa adanya skema yang kuat, hak masyarakat untuk mendapatkan air tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik,"

Penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi

Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan nasional. Pembagian kewenangan yang jelas dan harmonisasi regulasi dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.

Harapan dan implikasi

Gamal berharap RUU ini tidak hanya menjadi dasar hukum penyediaan layanan dasar. Ia ingin beleid itu menjadi instrumen strategis untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.

Jika RUU mengakomodasi elemen higienitas, pembiayaan pro-rakyat, dan penataan kelembagaan, kebijakan tersebut berpotensi mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait