Baleg Dorong RUU Air Minum dan Sanitasi Percepat Penurunan Stunting
Badan Legislasi (Baleg) DPR
RUU dan upaya percepatan penurunan stunting
Anggota Baleg DPR, Gamal Albinsaid, menilai RUU ini harus memperluas paradigma kebijakan. Ia menekankan bahwa pengaturan tidak cukup berhenti pada penyediaan air dan fasilitas sanitasi saja.
"Undang-undang ini jangan hanya terjebak pada water and sanitation. Ini juga harus linear dengan gerakan dunia yang memberikan aspek mendalam dalam konteks higienitas,"
Peran higienitas terhadap kualitas sumber daya manusia
Menurut Gamal, akses air minum dan sanitasi yang layak berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ia menyebutkan data bahwa sekitar 20 persen anak Indonesia masih mengalami tengkes.
"Bahkan kalau di penelitian itu bisa dua setengah kali lipat risiko tengkes ada anak-anak dengan sanitasi yang buruk,"
Dengan demikian, RUU diharapkan mengintegrasikan aspek higienitas untuk menurunkan risiko penyakit dan gangguan tumbuh kembang anak.
Pembiayaan dan jaminan akses bagi masyarakat miskin
Gamal meminta kajian mendalam terhadap konsep full cost recovery dalam RUU. Ia memperingatkan skema pembiayaan tidak boleh membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
RUU harus menjamin akses air minum, sanitasi, dan layanan higienitas bagi kelompok miskin. Selain itu, diperlukan kewajiban kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak atas air bersih terpenuhi.
"Undang-undang ini harus mampu menjamin pemberian akses air minum, sanitasi, dan higiene untuk masyarakat level bawah. Tanpa adanya skema yang kuat, hak masyarakat untuk mendapatkan air tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik,"
Penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi
Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan nasional. Pembagian kewenangan yang jelas dan harmonisasi regulasi dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
Harapan dan implikasi
Gamal berharap RUU ini tidak hanya menjadi dasar hukum penyediaan layanan dasar. Ia ingin beleid itu menjadi instrumen strategis untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
Jika RUU mengakomodasi elemen higienitas, pembiayaan pro-rakyat, dan penataan kelembagaan, kebijakan tersebut berpotensi mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...