Baleg Dorong RUU Air Minum dan Sanitasi Percepat Penurunan Stunting
Badan Legislasi (Baleg) DPR
RUU dan upaya percepatan penurunan stunting
Anggota Baleg DPR, Gamal Albinsaid, menilai RUU ini harus memperluas paradigma kebijakan. Ia menekankan bahwa pengaturan tidak cukup berhenti pada penyediaan air dan fasilitas sanitasi saja.
"Undang-undang ini jangan hanya terjebak pada water and sanitation. Ini juga harus linear dengan gerakan dunia yang memberikan aspek mendalam dalam konteks higienitas,"
Peran higienitas terhadap kualitas sumber daya manusia
Menurut Gamal, akses air minum dan sanitasi yang layak berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia. Ia menyebutkan data bahwa sekitar 20 persen anak Indonesia masih mengalami tengkes.
"Bahkan kalau di penelitian itu bisa dua setengah kali lipat risiko tengkes ada anak-anak dengan sanitasi yang buruk,"
Dengan demikian, RUU diharapkan mengintegrasikan aspek higienitas untuk menurunkan risiko penyakit dan gangguan tumbuh kembang anak.
Pembiayaan dan jaminan akses bagi masyarakat miskin
Gamal meminta kajian mendalam terhadap konsep full cost recovery dalam RUU. Ia memperingatkan skema pembiayaan tidak boleh membebani masyarakat berpenghasilan rendah.
RUU harus menjamin akses air minum, sanitasi, dan layanan higienitas bagi kelompok miskin. Selain itu, diperlukan kewajiban kuat bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan hak atas air bersih terpenuhi.
"Undang-undang ini harus mampu menjamin pemberian akses air minum, sanitasi, dan higiene untuk masyarakat level bawah. Tanpa adanya skema yang kuat, hak masyarakat untuk mendapatkan air tidak akan bisa diimplementasikan dengan baik,"
Penataan kelembagaan dan harmonisasi regulasi
Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti pentingnya penataan kelembagaan nasional. Pembagian kewenangan yang jelas dan harmonisasi regulasi dinilai penting agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif.
Harapan dan implikasi
Gamal berharap RUU ini tidak hanya menjadi dasar hukum penyediaan layanan dasar. Ia ingin beleid itu menjadi instrumen strategis untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas.
Jika RUU mengakomodasi elemen higienitas, pembiayaan pro-rakyat, dan penataan kelembagaan, kebijakan tersebut berpotensi mempercepat penurunan stunting dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BGN Aktifkan 480 Dapur SPPG, Total Capai 27.022 Unit
BGN mengaktifkan 480 dapur SPPG di 16 provinsi, menambah total jadi 27.022 unit, dengan fokus perluasan ke w...
Patrialis: Sengketa Pilpres 2024 Seharusnya Sudah Kedaluwarsa
Patrialis Akbar menilai permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan 2026 telah kedaluwarsa dan seharusnya...
45 Ucapan Rayakan HUT ke-81 TNI (5 Okt 2026)
Kumpulan 45 ucapan untuk menyambut HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026, siap dipakai sebagai caption dan pesan...
Rangkaian Lengkap HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap
Puncak HUT ke-81 TNI digelar di Mabes TNI Cilangkap pada 5 Oktober 2026, mencakup upacara, penganugerahan, s...
30 Link Twibbon HUT ke-81 TNI 2026 dan Cara Pasang
Kumpulan 30 link Twibbon HUT ke-81 TNI 2026 dan panduan singkat memasangnya untuk disebar di media sosial.
HUT ke-81 TNI 2026: Tema dan Unduh Logo Resmi
TNI merilis tema HUT ke-81 dan menyediakan logo serta materi publikasi resmi yang bisa diunduh untuk poster,...