Rektor ULB Jadi Presidium MW KAHMI Sumut 2026-2031
RANTAU PRAPAT – Rektor Universitas Labuhanbatu (ULB), Prof. Ade Parlaungan Nasution Ph.D, menerima mandat sebagai salah satu presidium MW KAHMI Sumatera Utara (Sumut) periode 2026-2031. Mandat itu diterima setelah forum Musyawarah Wilayah (Muswil) VII KAHMI Sumut yang berlangsung pada 8-10 Mei 2026 di Parapat, Simalungun.
Proses pengangkatan
Ade mendapat mandat setelah Sugiat Santoso, yang semula terpilih sebagai presidium, menyatakan pengunduran diri. Karena Ade menempati urutan suara terbanyak berikutnya, ia menggantikan posisi Sugiat dalam daftar tujuh presidium terpilih.
Dalam keterangannya pada Selasa, 19 Mei, Ade menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada pimpinan sidang, peserta, serta panitia Muswil VII KAHMI Sumut atas kepercayaan ini.
Respons dan penghargaan
"Saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pimpinan sidang, presidium terpilih, peserta dan panitia Muswil VII KAHMI Sumut, para pendahulu, senior dan tokoh yang telah mempercayakan satu mandat kepemimpinan dalam forum Muswil KAHMI ini,"
Ade juga memberi penghargaan khusus kepada Sugiat Santoso atas proses pemilihan yang telah dilalui. Ia menegaskan pengunduran diri Sugiat adalah keputusan pribadi dan profesional yang dihormati oleh organisasi.
Komitmen kepemimpinan
Ade menegaskan ia menerima mandat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi Ade, posisi ini bukan kemenangan pribadi, melainkan amanah kolektif untuk kepentingan kebersamaan KAHMI dan masyarakat Sumut.
"Saya akan menerima tugas dengan penuh tanggung jawab. Saya tidak melihat ini sebagai kemenangan pribadi, tetapi sebagai amanah kolektif yang harus diemban dengan jujur, terbuka, dan selalu berpijak pada kepentingan kebersamaan KAHMI serta masyarakat Sumatera Utara,"
Tiga prioritas kerja
Dalam keterangannya, Ade memaparkan tiga poin utama yang menjadi fokus kepemimpinannya:
- Kesinambungan dan stabilitas organisasi: Program kaderisasi, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan dilanjutkan tanpa putus.
- Kolaborasi dan keterbukaan: KAHMI akan menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, lembaga keagamaan, dan elemen bangsa lainnya.
- Kontrol dan akuntabilitas: Kepemimpinan berkomitmen menjaga sikap rendah hati, transparansi pengelolaan sumber daya, serta keterbukaan terhadap kritik konstruktif.
Keterbukaan terhadap publik dan media
Ade menyatakan terbuka untuk dikontrol dan dikritik. Ia memandang kritik yang membangun sebagai bagian dari pembelajaran organisasi. Ade juga mengajak media menjaga pemberitaan yang jernih dan berimbang agar publik memahami peran KAHMI.
"Mari bersama kita menjaga agar isu yang beredar tetap pada ranah fakta, etika kebangsaan, dan ukhuwah,"
Penunjukan Ade sebagai presidium merupakan langkah lanjutan dalam pelaksanaan amanat Muswil VII KAHMI Sumut. Ke depan, publik akan melihat langkah kongkret presidium terpilih dalam meneruskan program organisasi dan penguatan peran KAHMI di Sumatera Utara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Cinta, Siswi SD Harapan 1 Medan, Raih Puluhan Prestasi Akademik dan Nonakademik
Luvena "Cinta" siswi SD Harapan 1 Medan konsisten raih prestasi akademik dan lomba nasional sejak 2019 hingg...
DPRD Bandung Kunjungi Bapenda Medan, Fokus Optimalisasi PAD
DPRD Kota Bandung berkunjung ke Bapenda Medan pada 19/8 untuk mempelajari strategi optimalisasi PAD, termasu...
Rico Waas: PWPM Harus Profesional dan Beradaptasi Teknologi
Wali Kota Medan Rico Waas mendorong PWPM profesional dan adaptif ke platform digital saat Raker I PWPM Medan...
10.003 Peserta Meriahkan Pawai Alegoris HUT ke-81 di Langsa
Sebanyak 10.003 peserta dari 105 satuan pendidikan meriahkan Pawai Alegoris, Sepeda Hias, dan Becak Hias HUT...
Sumut: Siswi Keracunan MBG, 120 Rumah Rusak, dan Gempa M6.1
Siswi dirawat dugaan keracunan MBG; 120 rumah rusak di Medan Johor; gempa M6.1 guncang perairan Nias Selatan...
BMA Salurkan Rp32,16 Miliar untuk 6.431 Pelaku Usaha di Aceh
BMA menyalurkan Rp32,155 miliar untuk 6.431 pelaku usaha Aceh hingga Agustus 2026; BMA minta lapor polisi bi...