Reformasi KUR: Utamakan Kualitas Pembiayaan untuk UMKM

Anggota Komisi VII DPR RI, Hendry Munief, meminta reformasi pengelolaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menitikberatkan pada kualitas pembiayaan UMKM, bukan sekadar volume penyaluran. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VII ke Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis, 10 September 2026. Hendry menilai pengukuran keberhasilan KUR harus beralih dari target kuantitatif ke dampak pertumbuhan usaha penerima.

Kunjungan Komisi VII dan tujuan pengawasan

Kunjungan dilakukan untuk mengawasi penyaluran KUR melalui verifikasi silang data perbankan, pemerintah, pengalaman debitur, dan temuan lapangan. Tim ingin memastikan data di bank sesuai dengan kondisi riil pelaku usaha. Hendry berharap pemeriksaan ini menghasilkan rekomendasi perbaikan tata kelola KUR secara nasional.

Paradigma pengelolaan KUR perlu bergeser

Hendry menegaskan paradigma pengelolaan KUR harus beralih dari mengejar serapan anggaran menjadi fokus pada ketepatan sasaran dan pemerataan akses. Menurutnya, kualitas pembiayaan dan pertumbuhan usaha penerima merupakan ukuran keberhasilan yang lebih relevan. Ia menekankan agar evaluasi KUR dilakukan di tingkat pelaku usaha, bukan semata di meja bank.

"Jangan mengukur keberhasilan KUR dari meja bank. Ukur dari meja pelaku usaha,"

Hambatan akses: agunan dan karakter usaha mikro

Salah satu hambatan utama adalah syarat agunan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki aset fisik. Hendry menyatakan KUR di bawah Rp100 juta seharusnya tidak dibebani agunan fisik. Ia meminta pengawasan implementasi kebijakan ini agar tidak menutup akses UMKM terhadap pembiayaan.

Alternatif pembiayaan untuk ekonomi kreatif

Hendry juga mendorong pengembangan model pembiayaan yang menyesuaikan karakter usaha. Contohnya, pelaku ekonomi kreatif memiliki aset bernilai non-fisik seperti hak cipta, merek, desain, dan perangkat lunak. Skema IP-based financing dinilai patut dikembangkan sebagai alternatif untuk memperluas akses pembiayaan bagi kelompok ini.

Integrasi data dan pendampingan

Selain itu, Hendry menyoroti pentingnya integrasi data antara pemerintah dan perbankan. Dengan data terintegrasi, intervensi dapat diarahkan ke kelompok usaha yang belum memperoleh pembiayaan. Ia juga menekankan perlunya penguatan program pendampingan bagi penerima KUR agar pembiayaan benar-benar mendorong peningkatan kapasitas usaha.

"UMKM menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap PDB Indonesia. Memastikan akses pembiayaan bagi UMKM bukan sekadar urusan perbankan, tetapi bagian dari strategi ekonomi nasional,"

Rekomendasi dan harapan

Hendry berharap hasil pengawasan di Depok menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki tata kelola KUR. Tujuannya agar pembiayaan pemerintah dapat mendorong lebih banyak usaha rakyat naik kelas. Sebab, menurutnya, ukuran keberhasilan KUR bukan hanya jumlah dana yang disalurkan, melainkan pertumbuhan usaha setelah menerima pembiayaan.

"Ukuran keberhasilan KUR bukan hanya berapa besar yang disalurkan. Yang lebih penting adalah berapa banyak usaha rakyat yang tumbuh setelah mendapatkan pembiayaan," — Hendry Munief