BGN Larang Minuman Rasa Susu di MBG, Komisi IX Minta Pengawasan

Komisi IX DPRBadan Gizi Nasional (BGN)

Larangan BGN dan respons Komisi IX

Anggota Komisi IX, Netty Prasetiyani, menilai larangan tersebut diperlukan agar kualitas makanan MBG tidak hanya diukur dari kemampuan mengenyangkan. Ia meminta ketentuan pusat benar-benar ditegakkan saat pengadaan dan distribusi di lapangan.

"Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dinilai dari kenyangnya penerima manfaat. Penggunaan produk yang benar-benar memberikan nilai gizi harus menjadi perhatian utama,"

Netty mengingatkan agar standar yang sudah ditetapkan pemerintah tidak berubah ketika barang dibeli atau disalurkan.

"Keputusan di tingkat pusat harus benar-benar diterapkan di lapangan. Jangan sampai sudah ada standar yang baik, tetapi dalam pengadaan dan distribusi muncul produk yang tidak sesuai ketentuan,"

Ketentuan susu hewani yang direkomendasikan

BGN merekomendasikan penggunaan susu hewani jenis tertentu yang memenuhi syarat mutu. Produk yang diperbolehkan harus memenuhi kriteria ketat untuk menjaga kandungan gizi.

• Susu pasteurisasi
• Susu UHT (Ultra High Temperature)
• Susu steril full cream plain

Syarat tambahan meliputi: tidak mengandung gula tambahan, pengawet, perasa, atau pewarna; mengandung minimal 80 persen susu segar; dan memiliki izin edar BPOM.

Pengawasan mutu, penyimpanan, dan distribusi

Netty menekankan pentingnya pengelolaan rantai pasok untuk menjaga keamanan pangan. Khusus bagi susu pasteurisasi, dibutuhkan sistem penyimpanan berpendingin agar kualitas terjaga sampai penerima manfaat.

"Keamanan pangan harus berjalan bersama dengan pemenuhan gizi. Produk yang baik harus tetap ditangani dengan prosedur yang benar sampai diterima oleh anak-anak dan kelompok penerima manfaat lainnya,"

Ia menyoroti kebutuhan penerapan cold chain pada produk yang rentan rusak selama distribusi.

Dukungan untuk peternak lokal dan syarat mutu

Netty mendukung pemanfaatan susu hewani karena dapat meningkatkan nilai gizi sekaligus memberi peluang pasar bagi peternak lokal. Namun, ia menegaskan keterlibatan pelaku lokal harus tetap sesuai standar mutu dan keamanan pangan.

"Keberpihakan kepada peternak lokal dan pemenuhan standar mutu harus berjalan beriringan. Jangan sampai salah satunya dikorbankan,"

Evaluasi anggaran dan prospek program

Komisi IX mendorong evaluasi menyeluruh terhadap menu MBG, mulai bahan baku, kandungan gizi, proses pengolahan, hingga distribusi. Setiap rupiah anggaran harus berdampak pada peningkatan gizi penerima program.

"Setiap rupiah anggaran untuk MBG harus benar-benar kembali menjadi manfaat gizi bagi penerima program. Karena itu, evaluasi harus terus diperkuat,"

Jika diterapkan konsisten, kebijakan BGN berpotensi memperbaiki kualitas gizi anak-anak dan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui rantai pasok susu yang lebih sehat.