Panja DPR Usulkan Reformasi Distribusi Layar Bioskop
Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR
Masalah utama: akses layar dan oligopoli
Wakil Ketua Komisi VII, Lamhot Sinaga, menyatakan rantai distribusi film nasional masih tersumbat dan didominasi oleh beberapa jaringan besar. Jaringan seperti Cinema XXI, CGV, dan Cinépolis disebut menguasai mayoritas layar domestik. Kondisi ini mempersulit film lokal meraih jam tayang yang layak meski lolos sensor.
"Indonesia tidak kekurangan ide, tidak kekurangan kreator, dan tidak kekurangan cerita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana karya-karya tersebut bisa bertemu dengan penonton melalui sistem distribusi yang sehat dan berkeadilan,"
Keluhan pelaku film independen
Para pelaku industri independen mengeluhkan sulitnya mendapatkan slot tayang. Film yang telah lulus Lembaga Sensor Film masih sering mendapat waktu tayang yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Akibatnya, potensi penonton lokal untuk menemukan ragam karya Indonesia menjadi kecil.
Arah rekomendasi kebijakan Panja
Diskusi Panja fokus pada upaya penataan regulasi agar terjadi pemerataan aksesibilitas layar. Lamhot menekankan regulasi harus menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha bioskop dan kreator lokal. Tujuannya bukan menghambat industri, melainkan menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak.
"Tujuan Panja bukan untuk menghambat industri, tetapi memastikan ekosistem film nasional tumbuh secara sehat. Kita ingin film Indonesia semakin kuat, baik secara kualitas maupun secara industri,"
Dampak dan langkah selanjutnya
Panja berharap hasil dengar pendapat umum memperkuat draf rekomendasi kebijakan perfilman. Rekomendasi ini diharapkan membuka ruang tumbuh yang setara bagi seluruh kreator dan meningkatkan keragaman tayangan di bioskop. Proses selanjutnya kemungkinan melibatkan kajian regulasi lebih rinci dan dialog dengan pelaku usaha bioskop.
Implikasi: Jika rekomendasi diterima, kebijakan baru berpotensi mengubah struktur distribusi layar di Indonesia, memberi peluang lebih besar bagi film lokal dan memperkaya pilihan penonton.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kemenkeu Pastikan Pembiayaan Awal DDMF Tak Gunakan APBN
Kemenkeu memastikan modal awal DDMF tidak menggunakan APBN; instrumen ini akan biayai proyek strategis lewat...
UKWR RRI 2026: Jurnalis RRI Jakarta Harap Lulus dengan Nilai Memuaskan
Peserta UKWR RRI di Jakarta berharap lulus kompeten; ujian 19-20 Agustus 2026 diikuti 71 peserta.
Wamendikdasmen Tekankan Motivasi dan Pendampingan PJJ di Gorontalo
Wamendikdasmen tinjau PJJ di SMAN 1 Gorontalo, menekankan motivasi, pendampingan keluarga, dan pertemuan lur...
RRI Siapkan Jurnalis Hadapi Migrasi Audiens lewat UKWR ke-54
RRI gelar UKWR ke-54 (19-20 Agustus 2026) untuk meningkatkan kompetensi jurnalis dan menanggapi migrasi audi...
Wamendikdasmen Tinjau PJJ di Gorontalo: Pastikan Anak Tetap Belajar
Wamendikdasmen tinjau PJJ di Gorontalo untuk memastikan anak ATS mendapat pendampingan, motivasi, dan layana...
Gempa M7,7 Guncang NTT: Empat Pasar Rusak dan Rantai Pasok Terganggu
Gempa M7,7 di NTT pada 15 Agustus 2026 merusak empat pasar, termasuk Pasar Inpres Ruteng, dan mengganggu ran...