Nasional

Panja DPR Usulkan Reformasi Distribusi Layar Bioskop

Bagikan:
Ruang bioskop dengan layar kosong menggambarkan isu distribusi layar bioskop di Indonesia

Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR

Masalah utama: akses layar dan oligopoli

Wakil Ketua Komisi VII, Lamhot Sinaga, menyatakan rantai distribusi film nasional masih tersumbat dan didominasi oleh beberapa jaringan besar. Jaringan seperti Cinema XXI, CGV, dan Cinépolis disebut menguasai mayoritas layar domestik. Kondisi ini mempersulit film lokal meraih jam tayang yang layak meski lolos sensor.

"Indonesia tidak kekurangan ide, tidak kekurangan kreator, dan tidak kekurangan cerita. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana karya-karya tersebut bisa bertemu dengan penonton melalui sistem distribusi yang sehat dan berkeadilan,"

Keluhan pelaku film independen

Para pelaku industri independen mengeluhkan sulitnya mendapatkan slot tayang. Film yang telah lulus Lembaga Sensor Film masih sering mendapat waktu tayang yang terbatas atau tidak ada sama sekali. Akibatnya, potensi penonton lokal untuk menemukan ragam karya Indonesia menjadi kecil.

Arah rekomendasi kebijakan Panja

Diskusi Panja fokus pada upaya penataan regulasi agar terjadi pemerataan aksesibilitas layar. Lamhot menekankan regulasi harus menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha bioskop dan kreator lokal. Tujuannya bukan menghambat industri, melainkan menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi semua pihak.

"Tujuan Panja bukan untuk menghambat industri, tetapi memastikan ekosistem film nasional tumbuh secara sehat. Kita ingin film Indonesia semakin kuat, baik secara kualitas maupun secara industri,"

Dampak dan langkah selanjutnya

Panja berharap hasil dengar pendapat umum memperkuat draf rekomendasi kebijakan perfilman. Rekomendasi ini diharapkan membuka ruang tumbuh yang setara bagi seluruh kreator dan meningkatkan keragaman tayangan di bioskop. Proses selanjutnya kemungkinan melibatkan kajian regulasi lebih rinci dan dialog dengan pelaku usaha bioskop.

Implikasi: Jika rekomendasi diterima, kebijakan baru berpotensi mengubah struktur distribusi layar di Indonesia, memberi peluang lebih besar bagi film lokal dan memperkaya pilihan penonton.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait