Bupati Madina Hadiri Rakornas TPAKD 2026 di Jakarta

Mandailing Natal (Madina) — Bupati H. Saipullah Nasution menghadiri Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Acara nasional ini mengusung tema Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia dan bertujuan memperkuat pemerataan akses layanan keuangan bagi masyarakat.

Peserta kunci dan suasana acara

Rakornas diselenggarakan dengan kehadiran pejabat tinggi negara. Presiden Joko Widodo hadir langsung dalam acara tersebut, sekaligus memberi perhatian pada perkembangan TPAKD di seluruh daerah.

Beberapa menteri yang terlihat hadir antara lain:

• Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
• Menteri Keuangan Suahasil Nazara
• Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian
• Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono

Tujuan Rakornas dan peran daerah

Rakornas TPAKD mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan. Tujuannya adalah memperkuat koordinasi untuk memperluas akses keuangan ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mendukung kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Plt Kepala Dinas Kominfo Madina, Maina Parlin Lubis, menyampaikan laporan kegiatan tersebut kepada media di Panyabungan pada 23 Oktober 2026. Menurut Parlin Lubis, forum ini penting bagi pemda untuk menyelaraskan program dan mempercepat implementasi layanan keuangan di daerah.

Capaian nasional: jumlah TPAKD dan indikator keuangan

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, melaporkan sejumlah capaian penting selama Rakornas. Saat ini tercatat 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang tersebar di provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

Friderica juga menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan pada 2026 telah mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan tercatat lebih dari 93 persen. Angka inklusi ini bahkan melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dipatok pada 93 persen untuk 2029.

Penghargaan dan kolaborasi

Presiden menyampaikan apresiasi atas terbentuknya TPAKD di seluruh daerah sejak akhir 2024 dan memberi penghargaan kepada pihak-pihak yang berkontribusi, termasuk OJK, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia. Pengakuan ini menegaskan pentingnya kerja sama antara regulator, perbankan, dan pemerintah daerah dalam memperluas akses keuangan.

Prospek ke depan

Rakornas TPAKD 2026 menegaskan langkah koordinatif untuk mendorong inklusi dan literasi keuangan. Dengan jumlah tim yang terus bertambah dan indikator utama yang menunjukkan kemajuan, fokus berikutnya adalah memperdalam implementasi program agar manfaat akses keuangan dirasakan lebih merata hingga level desa dan kelurahan.