Bobby: Rekomendasi Rakernas APEKSI Harus Diintegrasikan ke Pemprov

Medan, 1 Juli 2026 — Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution mendorong agar rekomendasi dari Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tidak hanya ditujukan ke pusat, tetapi juga diintegrasikan ke kebijakan provinsi. Pernyataan itu disampaikan saat pembukaan Rakernas di Grand City Hall, Medan, Rabu malam.

Peran strategis provinsi

Bobby mengingatkan setiap kota memiliki tantangan dan kapasitas fiskal berbeda. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi daerah.

Menurutnya, pemerintah provinsi memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan riil di daerah. Ia menyatakan kesiapan Pemprov Sumatera Utara menindaklanjuti rekomendasi sebagai dasar penyusunan kebijakan.

"Pemerintah provinsi memiliki peran strategis dalam menerjemahkan rekomendasi tersebut ke dalam kebijakan dan program yang selaras dengan kebutuhan daerah. Kami... sangat terbuka dan menerima rekomendasi tersebut untuk ditindaklanjuti serta dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan," ujar Bobby.

Integrasi rekomendasi untuk akselerasi pembangunan

Bobby menekankan rekomendasi APEKSI akan lebih efektif bila tidak berhenti sebagai masukan untuk pemerintah pusat semata. Integrasi ke kebijakan provinsi diyakini dapat mempercepat penyelesaian persoalan di daerah.

Ia juga memuji APEKSI sebagai ruang strategis pemerintah kota untuk bertukar pengalaman, inovasi, dan solusi. Pengalaman itu, menurutnya, perlu diperkuat agar berdampak langsung bagi masyarakat.

Tantangan daerah dan contoh praktik baik

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto hadir pada acara itu dan mengingatkan ada empat tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah saat ini:

• krisis dan bencana,
• tekanan fiskal,
• tuntutan politik,
• dan dinamika komunikasi publik di era digital.

Bima menekankan keberhasilan pembangunan ditentukan oleh kepemimpinan yang mampu berinovasi dan membangun kolaborasi. Ia mencontohkan kota-kota di Indonesia yang berhasil meningkatkan kualitas layanan publik dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi dan sinergi antarpemangku kepentingan.

"Praktik terbaik tidak harus dicari ke luar negeri. Banyak contoh justru ada di kota-kota di Indonesia," kata Bima.

Seruan kolaborasi dari pimpinan kota

Ketua Dewan Pengurus APEKSI dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut Rakernas XVIII sebagai momentum memperkuat persatuan antarkota. Ia mengingatkan 2026 akan menghadirkan tantangan seperti ancaman bencana, berkurangnya transfer daerah, dan masalah perkotaan seperti pengelolaan sampah.

Wali Kota Medan Rico Waas menambahkan rangkaian kegiatan APEKSI (28 Juni–4 Juli 2026) harus menghasilkan komitmen dan langkah konkret, bukan sekadar agenda seremonial.

"Kita berharap hasil Rakernas APEKSI tidak berhenti di atas kertas atau sekadar wacana, tetapi benar-benar menjadi langkah nyata dalam pembangunan kota-kota di Indonesia," ujar Rico.

Para pemimpin daerah menutup sambutan dengan seruan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota agar pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat melalui kolaborasi yang nyata.