APEKSI Sampaikan 10 Rekomendasi untuk Presiden dari Rakernas Medan

Medan — Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menyusun 10 rekomendasi strategis yang akan disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri usai Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI di Medan, Kamis (2/7). Rekomendasi itu ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam bidang fiskal, infrastruktur, transformasi digital, serta penguatan ekonomi lokal dan lingkungan.

Rekomendasi utama

APEKSI merangkum sejumlah isu prioritas yang dianggap krusial bagi keberlangsungan pembangunan perkotaan. Inti rekomendasi mencakup:

• Reformasi hubungan keuangan pusat-daerah, termasuk kepastian pemanfaatan DAU, DAK, dan DBH serta perluasan ruang fiskal.
• Pendanaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) agar tidak membebani APBD.
• Percepatan pembangunan konektivitas dan infrastruktur dasar pada wilayah yang masih membutuhkan.
• Transformasi digital pemerintahan, integrasi data perlindungan sosial, dan sinkronisasi perizinan nasional dengan tata ruang daerah.
• Pengelolaan lingkungan, terutama penanganan sampah melalui program waste-to-energy dan inovasi limbah yang melibatkan masyarakat.
• Pemberdayaan UMKM lokal dalam program sosial, penyesuaian tata ruang, pendampingan hukum, dan pelibatan generasi muda melalui program Youth City Changers.

Tekanan fiskal dan usulan P3K

Ketua Dewan Pengurus APEKSI sekaligus Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan rekomendasi fiskal bertujuan memberi keleluasaan anggaran bagi pemerintah kota. Ia menyorot risiko kenaikan belanja pegawai jika gaji P3K sepenuhnya ditanggung APBD.

"APEKSI mendukung penuh Program Strategis Nasional yang dicanangkan Presiden. Melalui rekomendasi ini kami juga menyampaikan berbagai kondisi riil dan tantangan yang dihadapi pemerintah kota agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif,"

Eri juga mengusulkan agar kompensasi gaji P3K didukung melalui APBN agar ruang fiskal daerah tetap tersedia untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Infrastruktur, tata kelola, dan investasi

APEKSI mendorong percepatan konektivitas antarwilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, asosiasi meminta prioritas pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang sangat membutuhkan.

Transformasi tata kelola juga menjadi sorotan. Integrasi data perlindungan sosial dan sinkronisasi sistem perizinan nasional dengan tata ruang daerah diharapkan meminimalkan konflik saat investasi masuk.

Lingkungan dan pemulihan ekonomi lokal

Masalah sampah masih menjadi tantangan mayoritas kota. APEKSI memberi dukungan pada pengembangan waste-to-energy dan inovasi pengelolaan limbah yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.

Di sektor ekonomi, rekomendasi mendorong keterlibatan UMKM dan kantin sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis untuk menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Penutup: harapan dan tindak lanjut

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya Rakernas dan berharap rekomendasi itu memberi manfaat nyata bagi pembangunan kota.

"Semoga setiap kota membawa pulang pengalaman, inovasi, dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi yang kuat antarkota, kita dapat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan berdaulat,"

Seluruh rekomendasi APEKSI akan diserahkan kepada Presiden dan kementerian terkait sebagai masukan dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional serta perumusan kebijakan fiskal dan infrastruktur ke depan.