Purbaya: DEN Pasok Data ke Kejagung soal Kasus Korupsi MBG

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ikut menyuplai data dan laporan kepada Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Keterangan Purbaya tentang peran DEN

Purbaya menjelaskan bahwa laporan dari DEN menjadi salah satu bagian informasi yang digunakan penyidik. Namun, ia menegaskan data tersebut bukan satu-satunya sumber yang diandalkan.

"Mungkin salah satu laporannya juga dari kita. Tetapi bukan dari kita saja ya,"

Pernyataan itu menunjukkan adanya keterlibatan DEN pada tahap pengumpulan bukti, namun bukan sebagai penentu keputusan hukum.

Proses pertukaran data lintas lembaga

Menurut Purbaya, pengumpulan informasi terkait kasus MBG berjalan secara kolaboratif antar-institusi. Setiap instansi memeriksa data yang dimilikinya, lalu saling mencocokkan temuan untuk memperkuat proses pemeriksaan.

"BPKP memeriksa, kita periksa, semuanya periksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data kira-kira,"

Penjelasan ini menegaskan mekanisme verifikasi ganda yang melibatkan beberapa pihak pemeriksa. Dengan demikian, proses penyidikan mendapat dukungan data dari beragam sumber resmi.

Soal pencopotan pimpinan BGN dan kewenangan Presiden

Meski DEN memberi data, Purbaya menolak klaim bahwa lembaganya ikut menentukan langkah administratif atau hukum, seperti pencopotan pimpinan BGN atau penetapan tersangka terhadap mantan pejabat.

"Ini keputusan Bapak Presiden, setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau,"

Ia menegaskan keputusan pencopotan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan terkait.

Konteks dan implikasi

Pernyataan Purbaya menegaskan peran suportif DEN dalam proses penyidikan kasus MBG. Langkah ini menunjukkan koordinasi antar-lembaga dalam menangani dugaan korupsi yang masih dalam proses pemeriksaan.

Kedepan, proses penyidikan dan langkah administrasi yang diambil pemerintah akan bergantung pada hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan evaluasi pemerintah pusat.