Purbaya: DEN Pasok Data ke Kejagung soal Kasus Korupsi MBG
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) ikut menyuplai data dan laporan kepada Kejaksaan Agung dalam proses penyidikan kasus korupsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan itu disampaikan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.
Keterangan Purbaya tentang peran DEN
Purbaya menjelaskan bahwa laporan dari DEN menjadi salah satu bagian informasi yang digunakan penyidik. Namun, ia menegaskan data tersebut bukan satu-satunya sumber yang diandalkan.
"Mungkin salah satu laporannya juga dari kita. Tetapi bukan dari kita saja ya,"
Pernyataan itu menunjukkan adanya keterlibatan DEN pada tahap pengumpulan bukti, namun bukan sebagai penentu keputusan hukum.
Proses pertukaran data lintas lembaga
Menurut Purbaya, pengumpulan informasi terkait kasus MBG berjalan secara kolaboratif antar-institusi. Setiap instansi memeriksa data yang dimilikinya, lalu saling mencocokkan temuan untuk memperkuat proses pemeriksaan.
"BPKP memeriksa, kita periksa, semuanya periksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data kira-kira,"
Penjelasan ini menegaskan mekanisme verifikasi ganda yang melibatkan beberapa pihak pemeriksa. Dengan demikian, proses penyidikan mendapat dukungan data dari beragam sumber resmi.
Soal pencopotan pimpinan BGN dan kewenangan Presiden
Meski DEN memberi data, Purbaya menolak klaim bahwa lembaganya ikut menentukan langkah administratif atau hukum, seperti pencopotan pimpinan BGN atau penetapan tersangka terhadap mantan pejabat.
"Ini keputusan Bapak Presiden, setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau,"
Ia menegaskan keputusan pencopotan merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan terkait.
Konteks dan implikasi
Pernyataan Purbaya menegaskan peran suportif DEN dalam proses penyidikan kasus MBG. Langkah ini menunjukkan koordinasi antar-lembaga dalam menangani dugaan korupsi yang masih dalam proses pemeriksaan.
Kedepan, proses penyidikan dan langkah administrasi yang diambil pemerintah akan bergantung pada hasil pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum dan evaluasi pemerintah pusat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...