Pemerintah Percepat Program Makan Bergizi Gratis dalam Dua Tahap

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan rencana percepatan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui dua tahap setelah pergantian Kepala BGN. Pengumuman itu disampaikan pada Rapat Pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026. Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat distribusi layanan di wilayah prioritas dan menata titik pelaksanaan baru.

Tahap pertama: fokus wilayah 3T, sekolah agama, dan pondok pesantren

Pada tahap awal, pemerintah menargetkan penyelesaian dalam waktu satu bulan. Fokus utama adalah wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), sekolah berbasis agama, serta pondok pesantren. Strategi yang diusung memprioritaskan percepatan pelaksanaan di lingkungan pendidikan agama agar layanan segera berjalan.

"Saya bikin dua tahap MBG, satu bulan pertama, cepat-cepat susun tim yang kemarin harusnya selesai nggak selesai. Apa? 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal), sekolah berbasis agama, pondok-pondok,"

Untuk mempercepat operasional, dapur MBG akan ditempatkan langsung di sekolah atau pondok. Langkah ini diambil agar implementasi tidak terhambat oleh kebutuhan melayani pihak lain terlebih dahulu. Pemerintah juga menegaskan pengawasan ketat agar setiap hidangan memenuhi standar kesehatan dan kualitas.

"Jadi pondok, sekolah-sekolah Islam saya akan minta nanti diurusin dapur-dapurnya di sekolah aja. Dapurnya di pondok aja, agar ada percepatan, nggak usah dipikirkan untuk orang lain, pondok ya sudah di situ bangun,"

Pengawasan tetap menjadi bagian penting dari tahap pertama. Zulkifli menegaskan bahwa percepatan harus dikombinasikan dengan jaminan gizi dan kebersihan makanan.

Tahap kedua: penataan sekitar 8.000 titik dan pendataan

Setelah tahap awal, pemerintah merencanakan penataan titik pelaksanaan selama dua bulan. Tahap ini fokus pada pendataan dan reposisi sekitar delapan ribu titik baru yang telah terbentuk, terutama di Jawa. Proses pendataan akan melibatkan Dinas Pendidikan dan seluruh Kementerian Agama berdasarkan jumlah murid di masing-masing sekolah.

"Nomor dua, di Jawa ini ada terlanjur dibentuk 8.000 titik baru. Bagaimana caranya titik baru ini? Itu saya perlu 2 bulan, karena kita akan data,"

Berdasarkan hasil pendataan, titik yang dinilai tidak perlu akan direposisi agar program lebih tepat sasaran. Zulkifli juga memastikan bahwa penataan tidak akan merugikan masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima manfaat.

Rencana pelaksanaan dan skema penataan sedang dimatangkan, dan akan dipaparkan kepada Presiden dalam waktu satu hingga dua minggu. Jika berjalan sesuai jadwal, tahap pertama akan mulai terlihat hasilnya dalam sebulan ke depan, diikuti oleh penataan titik pada tahap kedua.