Pemerintah Siapkan 2.000 Kampung Nelayan untuk Kesejahteraan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengumumkan pemerintah akan membangun 2.000 kampung nelayan mulai tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kesejahteraan nelayan. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Pleno Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-8 di Jakarta, Sabtu, 25 Juli 2026. Program ini juga meliputi pembangunan desa tematik untuk sektor perikanan agar fasilitas pendukung terpadu tersedia bagi komunitas nelayan.

Rincian fasilitas dan manfaat

Zulkifli menjelaskan tiap kampung nelayan dilengkapi beberapa fasilitas utama. Tujuannya agar nelayan tidak harus menjual tangkapan saat harga rendah dan bisa meningkatkan pendapatan melalui penyimpanan dan penjualan terencana.

• Balai lelang untuk memfasilitasi distribusi hasil tangkapan secara terorganisir
• Pabrik es dan cold storage untuk menahan pasokan sampai harga menguntungkan
• SPBU khusus solar bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan operasional kapal nelayan

“Oleh karena itu kebijakannya saya tahun ini sama tahun depan kita akan bikin 2.000 kampung nelayan. Mulai tahun ini kita akan bangun 40.000 desa tematik untuk ikan,”

Skema penjualan dan peran koperasi

Program ini tidak hanya menyediakan infrastruktur. Zulkifli menyebutkan Koperasi Nelayan Merah Putih akan membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang menguntungkan. Selanjutnya, hasil tersebut akan disalurkan untuk memenuhi kebutuhan SPPG MBG (Makan Bergizi Gratis) melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah.

“Kita bikin kampung nelayan, kita bikin di situ nanti balai lelangnya, kita bikin pabrik es di situ. Nelayan ke laut, dapat ikan, murah, nggak usah dijual, taruh di cold storage, nanti jual nunggu selesai,”

Konsep ekonomi dan tantangan pelaksanaan

Zulkifli menyebut konsep itu sebagai Closed Loop Economy, sebuah sistem tertutup yang menghubungkan produksi, penyimpanan, dan distribusi untuk meningkatkan nilai tambah lokal. Ia mengakui konsep ini "butuh waktu serta kerja besar" agar benar-benar berdampak bagi masyarakat pesisir.

Selain pembangunan fisik, keberhasilan program tergantung pada koordinasi lintas kementerian, dukungan pembiayaan, serta partisipasi aktif komunitas nelayan. Pemerintah akan menargetkan 2.000 kampung nelayan sekaligus membangun 40.000 desa tematik khusus perikanan sebagai bagian dari upaya jangka menengah dan panjang.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap penguatan rantai nilai perikanan dapat menahan volatilitas harga di tingkat nelayan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan di berbagai wilayah pesisir.