Kemkomdigi Raih Predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerima apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia atas kualitas pelayanan publiknya, Sabtu 25 Juli 2026. Penghargaan itu diberikan setelah penilaian untuk periode 2024–2025 dinyatakan sebagai kualitas tertinggi tanpa maladministrasi.
Hasil penilaian dan angka capaian
Anggota Ombudsman RI, Partono, menyampaikan langsung apresiasi tersebut di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026. Menurut Partono, Kemkomdigi meningkatkan mutu layanan secara signifikan dalam dua tahun terakhir.
Skor yang diraih tercatat 88,37 untuk 2024 dan 91,41 untuk 2025. Peningkatan ini menjadi dasar pemberian predikat tanpa temuan maladministrasi pada 2025.
Reaksi Kemkomdigi
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyambut baik penilaian Ombudsman. Ia menilai catatan ORI selaras dengan agenda prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Terima kasih atas apresiasi dari Ombudsman. Penilaian ini membuat kami semakin bersemangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujar Meutya.
Meutya menegaskan fokus kementerian bukan sekadar meningkatkan mutu layanan publik, tetapi juga memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Tindak lanjut dan perbaikan
Partono menyatakan seluruh rekomendasi perbaikan dan tindakan korektif dari Ombudsman telah ditindaklanjuti. Sebagai hasilnya, pada 2025 tidak dilaporkan lagi kasus maladministrasi yang berasal dari layanan Kemkomdigi.
“Pada tahun 2024 dan 2025 Komdigi naik lagi predikatnya menjadi kualitas pelayanan tertinggi tanpa maladministrasi. Seluruh saran perbaikan dan tindakan korektif juga telah ditindaklanjuti dengan baik, sehingga pada tahun 2025 tidak ada lagi maladministrasi yang dilaporkan masyarakat,” kata Partono.
Implikasi dan langkah ke depan
Penghargaan ini memperkuat posisi Kemkomdigi sebagai pengelola layanan publik digital yang responsif dan akuntabel. Ke depan, kementerian berkomitmen melanjutkan perbaikan layanan dan menyelesaikan catatan yang masih menjadi pekerjaan rumah.
Penilaian ORI menjadi tolok ukur penting untuk memastikan transformasi digital memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan layanan negara.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...