DPR Minta KSP Perkuat Verifikasi Lapangan Program Prioritas
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo (Fraksi PKS), mendorong Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, dan verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kepala Staf Presiden dan jajaran KSP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2026. Tujuannya untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai tujuan di lapangan.
Dorongan untuk verifikasi lapangan
Yanuar menilai posisi Kepala Staf Presiden strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk melihat langsung kondisi di daerah. Ia menekankan KSP tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif.
"Kepala Staf Presiden memiliki posisi yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk melihat langsung realitas di lapangan,"
"Karena itu, KSP tidak boleh hanya menerima laporan administratif. Tetapi juga perlu melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah,"
Menurutnya, data lapangan yang objektif dan berbasis fakta penting sebagai bahan perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat pusat.
Contoh program prioritas yang perlu dipantau
Yanuar mencontohkan beberapa program prioritas nasional yang butuh verifikasi dan pemantauan ketat. Selain capaian angka, akses masyarakat dan efektivitas di tingkat lokal harus dipastikan.
- Program Tiga Juta Rumah
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa Merah Putih
Ia mengatakan program-program tersebut punya tujuan baik dan manfaat nyata, sehingga pelaksanaannya harus bebas hambatan dan tepat sasaran.
"Kita semua mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana implementasinya berjalan dengan baik, hambatan di lapangan dapat diatasi, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,"
Kunjungan daerah dan dialog masyarakat
Untuk mendapatkan gambaran akurat, Yanuar mendorong KSP meningkatkan intensitas kunjungan ke daerah dan berdialog langsung dengan warga. Kegiatan itu penting untuk menyamakan kondisi lapangan dengan laporan yang diterima pemerintah pusat.
Ia berharap monitoring dan evaluasi yang diperkuat dapat mempercepat penyelesaian kendala masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Implikasi dan harapan ke depan
Yanuar menegaskan arahan Presiden sudah jelas dan kini membutuhkan mekanisme pelaksanaan yang optimal. Penguatan verifikasi lapangan oleh KSP dinilai akan membantu memastikan tujuan pembangunan dan layanan publik tercapai.
"Presiden telah memberikan arah yang jelas. Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik,"
Langkah berikutnya adalah penerapan rekomendasi hasil verifikasi untuk menutup celah implementasi dan memperbaiki kebijakan bila diperlukan.
Berita Terkait
Kemenko Polkam Perkuat Kerja Sama Keamanan Hadapi Dinamika Global
Kemenko Polkam menggelar rakor di Bogor (11 Juni 2026) untuk menyelaraskan kerja sama keamanan Eurasia dan f...
Ombudsman Selidiki Tata Kelola PIDI Usai Empat Dokter Meninggal
Ombudsman RI menyelidiki tata kelola PIDI setelah empat dokter internsip meninggal, dengan pemeriksaan lapan...
Kemenko Polkam Perkuat Pelindungan Awak Kapal Indonesia
Kemenko Polkam dorong harmonisasi regulasi dan integrasi data untuk memperkuat perlindungan PAK dan AKP yang...
Said Iqbal Minta Pembatasan Outsourcing dan Revisi Permenaker 7
Said Iqbal minta pembatasan outsourcing dan revisi Permenaker Nomor 7 untuk memperjelas status kerja dan mel...
Perempuan Kunci Dorong Gaya Hidup Ramah Lingkungan
Perempuan dinilai garda terdepan mendorong gaya hidup ramah lingkungan lewat edukasi keluarga dan perluasan...
Seskab: Harga Pertamax di Indonesia Lebih Murah dari Negara ASEAN
Seskab Teddy menyatakan harga Pertamax di Indonesia masih lebih murah ketimbang RON92/95 di negara ASEAN, me...