DPR Minta KSP Perkuat Verifikasi Lapangan Program Prioritas
Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo (Fraksi PKS), mendorong Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat fungsi monitoring, evaluasi, dan verifikasi lapangan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pernyataan itu disampaikan saat Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kepala Staf Presiden dan jajaran KSP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Mei 2026. Tujuannya untuk memastikan program berjalan efektif dan sesuai tujuan di lapangan.
Dorongan untuk verifikasi lapangan
Yanuar menilai posisi Kepala Staf Presiden strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk melihat langsung kondisi di daerah. Ia menekankan KSP tidak boleh hanya mengandalkan laporan administratif.
"Kepala Staf Presiden memiliki posisi yang sangat strategis sebagai perpanjangan tangan Presiden untuk melihat langsung realitas di lapangan,"
"Karena itu, KSP tidak boleh hanya menerima laporan administratif. Tetapi juga perlu melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah,"
Menurutnya, data lapangan yang objektif dan berbasis fakta penting sebagai bahan perbaikan kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat pusat.
Contoh program prioritas yang perlu dipantau
Yanuar mencontohkan beberapa program prioritas nasional yang butuh verifikasi dan pemantauan ketat. Selain capaian angka, akses masyarakat dan efektivitas di tingkat lokal harus dipastikan.
- Program Tiga Juta Rumah
- Makan Bergizi Gratis (MBG)
- Koperasi Desa Merah Putih
Ia mengatakan program-program tersebut punya tujuan baik dan manfaat nyata, sehingga pelaksanaannya harus bebas hambatan dan tepat sasaran.
"Kita semua mendukung program-program yang berpihak kepada rakyat. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana implementasinya berjalan dengan baik, hambatan di lapangan dapat diatasi, dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,"
Kunjungan daerah dan dialog masyarakat
Untuk mendapatkan gambaran akurat, Yanuar mendorong KSP meningkatkan intensitas kunjungan ke daerah dan berdialog langsung dengan warga. Kegiatan itu penting untuk menyamakan kondisi lapangan dengan laporan yang diterima pemerintah pusat.
Ia berharap monitoring dan evaluasi yang diperkuat dapat mempercepat penyelesaian kendala masyarakat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program.
Implikasi dan harapan ke depan
Yanuar menegaskan arahan Presiden sudah jelas dan kini membutuhkan mekanisme pelaksanaan yang optimal. Penguatan verifikasi lapangan oleh KSP dinilai akan membantu memastikan tujuan pembangunan dan layanan publik tercapai.
"Presiden telah memberikan arah yang jelas. Karena itu, penting bagi seluruh pihak untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik,"
Langkah berikutnya adalah penerapan rekomendasi hasil verifikasi untuk menutup celah implementasi dan memperbaiki kebijakan bila diperlukan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...