Kemenko Polkam Perkuat Pelindungan Awak Kapal Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan mendorong penguatan perlindungan bagi Pelaut Awak Kapal (PAK) dan Awak Kapal Perikanan (AKP) yang bekerja di kawasan Pasifik, Oseania, dan Afrika. Dorongan itu disampaikan dalam rapat koordinasi di Bogor, Jawa Barat, Rabu, 10 Juni 2026, dengan fokus pada harmonisasi regulasi, integrasi data, dan penanganan kasus lintas yurisdiksi.
Rekomendasi utama rapat koordinasi
Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Parimeng, menegaskan perlunya koordinasi lintas sektor. Rekomendasi yang muncul antara lain penyederhanaan perizinan, penguatan perjanjian kerja laut, dan pembagian tugas yang jelas antar kementerian dan lembaga.
“Pelindungan PAK dan AKP perlu diperkuat melalui koordinasi lintas sektor. Khususnya terkait regulasi, integrasi data, perekrutan, pengawasan, dan penanganan kasus lintas yurisdiksi,”
Parimeng berharap rekomendasi tersebut menjadi dasar kebijakan yang dapat diimplementasikan dan memberi manfaat nyata bagi awak kapal Indonesia.
Isu utama yang dibahas
Rapat juga mengidentifikasi sejumlah tantangan operasional yang masih mengancam keselamatan dan hak awak kapal. Masalah utama meliputi praktik perekrutan yang belum tertib dan keterlibatan calo, tingginya biaya penempatan, serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan risiko kerja paksa.
- Perekrutan tidak tertib dan peran calo
- Tingginya biaya penempatan bagi pelaut
- Potensi TPPO dan kerja paksa di luar negeri
Standar internasional dan regulasi nasional
Peserta rapat menyoroti pentingnya penguatan implementasi ILO C188 serta penerapan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2026. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan perlindungan hukum dan standar kerja bagi awak kapal yang bekerja di wilayah yurisdiksi asing.
Sinergi antarlembaga sebagai kunci
Sekretaris Kemenko Kumham Imipas, R. Andika Dwi Prasetya, menekankan perlunya sinergi antarlembaga untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menjamin hak asasi serta jaminan sosial pekerja migran di sektor pelaut.
“Rapat hari ini menjadi pemikiran serius kita bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. Sekaligus memberikan pelindungan hak asasi manusia dan jaminan sosial bagi pekerja migran Indonesia yang bekerja di laut,”
Prospek tindak lanjut
Permintaan selanjutnya adalah merumuskan langkah operasional: integrasi data awak kapal, penataan ulang mekanisme perekrutan, dan penegasan peran tiap kementerian. Jika diimplementasikan, langkah-langkah ini diharapkan memperkecil risiko eksploitasi dan memperkuat posisi hukum awak kapal Indonesia di luar negeri.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...