Said Iqbal Minta Pembatasan Outsourcing dan Revisi Permenaker 7
Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal, meminta pemerintah membatasi penggunaan outsourcing dan merevisi Permenaker Nomor 7. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2026. Tujuan usulan adalah memperjelas status kerja dan memperkuat perlindungan hak ketenagakerjaan.
Usulan pembatasan outsourcing
Said Iqbal menilai penerapan outsourcing tidak sepatutnya berlaku untuk seluruh jenis pekerjaan di perusahaan. Ia mendorong revisi aturan agar alih daya hanya digunakan pada fungsi-fungsi penunjang yang memang memerlukan tenaga eksternal.
Ruang lingkup pekerjaan yang diusulkan
Menurut Said, beberapa pekerjaan penunjang masih bisa dialihdayakan secara terbatas. Contoh jenis pekerjaan yang disebutkan meliputi:
- keamanan
- pengemudi
- penyedia makanan
- layanan kebersihan perusahaan
Kepastian hubungan kerja
Selain membatasi ruang lingkup, Said menekankan pentingnya kepastian hubungan kerja bagi tenaga alih daya. Status yang jelas diperlukan untuk menjamin hak dan kewajiban pekerja, baik yang berstatus kontrak maupun yang bekerja pada perusahaan penyedia jasa.
Hubungan kerja pekerja alih daya harus memiliki kejelasan agar hak dan kewajibannya terlindungi secara optimal. Kepastian tersebut diperlukan baik bagi pekerja kontrak maupun pekerja tetap pada perusahaan penyedia jasa,
Respons pemerintah dan proses kajian
Kementerian Ketenagakerjaan menyambut masukan yang muncul sepanjang proses pembahasan revisi regulasi ketenagakerjaan. Pemerintah menegaskan setiap usulan akan dikaji secara komprehensif sebelum diambil keputusan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan aturan saat ini masih dalam fase transisi kebijakan. Ia membuka kemungkinan evaluasi untuk memperkuat perlindungan pekerja jika kajian menunjukkan kebutuhan perubahan.
Apabila terdapat kebutuhan untuk melakukan peninjauan kembali, pemerintah siap membahas dan mengevaluasi aturan tersebut. Seluruh proses dilakukan sebagai bagian penyusunan regulasi ketenagakerjaan yang lebih baik ke depan,
Implikasi dan langkah selanjutnya
Usulan revisi ini berpotensi mengubah praktik ketenagakerjaan di banyak sektor. Jika pemerintah melanjutkan kajian dan merevisi aturan, perusahaan harus menyesuaikan pola rekrutmen dan hubungan kerja.
Proses pembahasan regulasi akan menentukan ruang lingkup alih daya di masa depan dan sejauh mana perlindungan hukum bagi pekerja dapat diperkuat.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...