Kemenko Polkam Perkuat Kerja Sama Keamanan Hadapi Dinamika Global
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk merespons dinamika keamanan global melalui rapat koordinasi strategis di Bogor, Kamis, 11 Juni 2026. Rapat ini bertujuan menyelaraskan tindak lanjut kerja sama keamanan internasional khususnya dengan kawasan Eurasia dan memastikan kebijakan sejalan dengan kepentingan nasional.
Tujuan rapat dan finalisasi PtI
Agenda utama rapat adalah finalisasi Plan to Implement (PtI) International Information Security. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang keamanan informasi dan menghadapi ancaman siber lintas negara.
Kemenko Polkam menilai ancaman keamanan modern bersifat multidimensi sehingga memerlukan penanganan bersama. Dengan finalisasi PtI, pemerintah berharap langkah mitigasi siber menjadi lebih terkoordinasi dan efektif.
Optimalkan kemitraan di tengah multipolaritas
Peserta rapat menekankan bahwa perubahan geopolitik dan multipolaritas membuka peluang kemitraan strategis. Namun prioritas utama tetap memperkuat posisi tawar dan kepentingan nasional Indonesia.
"Dinamika global, multipolaritas, saat ini membuka ruang kemitraan yang luas, namun prioritas utama kita tetap sama. Setiap jalinan kerja sama harus mampu menjawab tantangan riil dan memperkuat posisi tawar serta kepentingan nasional Indonesia," kata Asisten Deputi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam, Parande K.
Peserta dan bentuk sinergi
Rakor dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan terukur. Sinergi antarlembaga dinilai krusial untuk mengatasi kompleksitas ancaman keamanan saat ini.
- Dewan Pertahanan Nasional
- Kementerian Luar Negeri
- Kementerian Pertahanan
- TNI
- Polri
- PPATK
- BIN
- BNPT
- BSSN
Rekomendasi dan langkah selanjutnya
Dalam pertemuan itu, Kemenko Polkam bersama peserta menyusun sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar penguatan kerja sama keamanan. Rekomendasi mencakup skema implementasi PtI, penguatan mekanisme berbagi informasi, dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman siber.
Selanjutnya, rekomendasi akan dijadikan acuan dalam kebijakan operasional dan negosiasi bilateral atau multilateral. Pemerintah menegaskan perlunya pengawasan dan evaluasi berkala agar kebijakan keamanan luar negeri berjalan efektif.
Rakor Bogor menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan kepentingan nasional sebagai landasan kerja sama keamanan di tengah dinamika global yang terus berubah.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...