Kemenko Polkam Perkuat Kerja Sama Keamanan Hadapi Dinamika Global

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk merespons dinamika keamanan global melalui rapat koordinasi strategis di Bogor, Kamis, 11 Juni 2026. Rapat ini bertujuan menyelaraskan tindak lanjut kerja sama keamanan internasional khususnya dengan kawasan Eurasia dan memastikan kebijakan sejalan dengan kepentingan nasional.

Tujuan rapat dan finalisasi PtI

Agenda utama rapat adalah finalisasi Plan to Implement (PtI) International Information Security. Dokumen ini dirancang untuk memperkuat kerja sama bilateral di bidang keamanan informasi dan menghadapi ancaman siber lintas negara.

Kemenko Polkam menilai ancaman keamanan modern bersifat multidimensi sehingga memerlukan penanganan bersama. Dengan finalisasi PtI, pemerintah berharap langkah mitigasi siber menjadi lebih terkoordinasi dan efektif.

Optimalkan kemitraan di tengah multipolaritas

Peserta rapat menekankan bahwa perubahan geopolitik dan multipolaritas membuka peluang kemitraan strategis. Namun prioritas utama tetap memperkuat posisi tawar dan kepentingan nasional Indonesia.

"Dinamika global, multipolaritas, saat ini membuka ruang kemitraan yang luas, namun prioritas utama kita tetap sama. Setiap jalinan kerja sama harus mampu menjawab tantangan riil dan memperkuat posisi tawar serta kepentingan nasional Indonesia," kata Asisten Deputi Kerja Sama Amerika dan Eropa Kemenko Polkam, Parande K.

Peserta dan bentuk sinergi

Rakor dihadiri perwakilan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan terukur. Sinergi antarlembaga dinilai krusial untuk mengatasi kompleksitas ancaman keamanan saat ini.

• Dewan Pertahanan Nasional
• Kementerian Luar Negeri
• Kementerian Pertahanan
• TNI
• Polri
• PPATK
• BIN
• BNPT
• BSSN

Rekomendasi dan langkah selanjutnya

Dalam pertemuan itu, Kemenko Polkam bersama peserta menyusun sejumlah rekomendasi yang diharapkan menjadi dasar penguatan kerja sama keamanan. Rekomendasi mencakup skema implementasi PtI, penguatan mekanisme berbagi informasi, dan peningkatan kapasitas menghadapi ancaman siber.

Selanjutnya, rekomendasi akan dijadikan acuan dalam kebijakan operasional dan negosiasi bilateral atau multilateral. Pemerintah menegaskan perlunya pengawasan dan evaluasi berkala agar kebijakan keamanan luar negeri berjalan efektif.

Rakor Bogor menegaskan komitmen pemerintah untuk menempatkan kepentingan nasional sebagai landasan kerja sama keamanan di tengah dinamika global yang terus berubah.