BPOM dan BPS Perkuat Sinergi Dukung Sensus Ekonomi 2026
BPOM memperkuat sinergi dengan BPS untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pertemuan pimpinan yang berlangsung di Jakarta pada 11 Juni 2026 menegaskan komitmen kedua lembaga untuk meningkatkan kualitas data ekonomi nasional dan memperluas partisipasi pelaku usaha.
Sinergi untuk memperluas sosialisasi dan partisipasi
BPS memberikan apresiasi atas dukungan BPOM sejak awal pelaksanaan sensus. Kolaborasi ini dinilai efektif memperluas sosialisasi ke pelaku usaha di sektor obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan lainnya sehingga meningkatkan pemahaman pentingnya pengisian sensus.
Kepala BPS menekankan peran aktif pelaku usaha agar data yang dihasilkan berkualitas.
"Setiap data yang diberikan pelaku usaha akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha di bawah binaan BPOM untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang akurat dalam Sensus Ekonomi 2026,"
Komitmen dan langkah BPOM
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menegaskan komitmen lembaganya untuk mendukung pelaksanaan sensus secara berkelanjutan. Dukungan itu diwujudkan melalui berbagai langkah koordinatif dan komunikasi kepada jaringan pengawasan BPOM.
"BPOM mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 karena data yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam perumusan kebijakan pembangunan. Termasuk pengembangan sektor obat, pangan, kosmetik, dan produk kesehatan,"
Langkah awal yang telah dilakukan antara lain audiensi pimpinan pada April 2026, penerbitan Surat Edaran Kepala BPOM terkait dukungan SE2026, pembentukan tim teknis kolaboratif, penyebaran video dukungan, serta kegiatan sosialisasi ke pelaku usaha.
Capaian data dan integrasi
Kolaborasi BPOM dan BPS juga menghasilkan integrasi data melalui Portal Satu Data BPOM. Data ini selanjutnya dimanfaatkan dalam Statistical Business Register (SBR) milik BPS untuk memperkuat basis data nasional.
| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Total data usaha tersalurkan hingga Mei 2026 | 364.581 |
| Data pemilik izin edar | 177.349 |
| Pedagang besar farmasi | 3.271 |
| Industri rumah tangga | 183.961 |
Langkah berikutnya dan tantangan
Kedua pihak membahas tantangan terutama dalam mendorong partisipasi mandiri perusahaan besar. BPS menyampaikan bahwa proses pendataan perusahaan besar telah memasuki tahap pengiriman undangan melalui email dan pesan singkat sejak Juni 2026.
Perusahaan yang belum mengisi secara mandiri akan didatangi petugas sensus. BPS juga akan memantau penyelesaian pengisian mandiri perusahaan binaan BPOM melalui Dashboard Kolaborasi Komunikasi Data (KKD) selama Juni hingga Juli 2026.
Sinergi teknis dan komunikasi antara BPOM dan BPS diharapkan memperkuat akurasi data yang menjadi dasar kebijakan ekonomi dan pengembangan sektor terkait ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...