ATR/BPN Usulkan Tambahan Anggaran Rp3,23 Triliun untuk 2027

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Pengajuan itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026, dan dimaksudkan untuk memperkuat program prioritas nasional seperti penyusunan RDTR, rehabilitasi pascabencana, dan percepatan Program Tiga Juta Rumah.

Rincian usulan dan tujuan

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat program strategis dan meningkatkan kualitas layanan pertanahan. Alokasi dana diarahkan pada manajemen kementerian, pelayanan pertanahan, dan penataan ruang agar pelaksanaan program nasional berjalan lebih cepat.

Beberapa program prioritas yang disebutkan antara lain:

• Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
• Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
• Percepatan Program Tiga Juta Rumah

Alokasi pagu indikatif 2027

Nusron memaparkan pagu indikatif ATR/BPN tahun 2027 sebesar Rp10,61 triliun. Rincian alokasi menurut kementerian adalah sebagai berikut.

“Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan fokus pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen. Program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta penyelenggaraan pembiayaan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron.

Realisasi anggaran 2026 dan respons DPR

Nusron juga melaporkan realisasi anggaran ATR/BPN hingga 6 Juni 2026 tercatat mencapai Rp3,18 triliun, atau 36,23% dari total pagu Rp8,79 triliun. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 35,40%.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf, mengapresiasi capaian tersebut dan menyatakan dukungan terhadap pengajuan tambahan anggaran. Komisi II menerima penyampaian pagu indikatif RAPBN 2027 untuk ATR/BPN dan akan menindaklanjuti usulan ini dalam pembahasan selanjutnya.

“Komisi II DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut. Kita akan membahasnya lebih lanjut dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat mendatang,” kata Dede.

Implikasi dan langkah ke depan

Jika disetujui, tambahan anggaran diharapkan mempercepat pelaksanaan program strategis dan memperbaiki tata ruang di tingkat daerah. Pembahasan lebih lanjut akan berlangsung dalam rangkaian rapat kerja dan dengar pendapat antara ATR/BPN dan Komisi II DPR RI.